BANJARMASIN – Angka kematian ibu, bayi, dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Dari hasil survey yang dilakukan SDKI pada tahun 2007, angka kematian ibu, bayi, dan anak mencapai 228 per 100 ribu kelahiran. Oleh karena itulah, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan berinisiatif untuk menghidupkan kembali Program Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS).
Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (Kahiba) BKKBN Provinsi Kalsel, Drs Alfian Fahmi menuturkan bahwa PKBRS merupakan program yang dijalankan oleh Departemen Kependudukan dan BKKBN RI pada tahun 1980-an. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan KB bagi ibu-ibu setelah melahirkan atau mengalami keguguran sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru. Namun, setelah Departemen Kependudukan dan BKKBN RI dihapuskan pada era 1990-an, program ini pun ikut tenggelam.
“Sekarang ingin kita hidupkan lagi dengan harapan untuk meningkatkan pelayanan KB bagi ibu pasca melahirkan atau keguguran. Selain itu, juga agar peserta KB baru pasca melahirkan dan keguguran ini dapat termonitor,” ujarnya.
Kemarin, kesepakatan bersama mengenai penggalakkan PKBRS di antara sektor yang terkait telah tercapai dalam acara Pertemuan Revitalisasi PKBRS Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang digelar di Hotel Roditha Banjarmasin. Acara yang digagas oleh BKKBN Kalsel ini dihadiri oleh 13 kepala SKPD Program KB Kabupaten/Kota serta 25 direktur rumah sakit se-Kalsel.
“Jadi, setiap ibu yang melahirkan atau mengalami keguguran diharapkan untuk menggunakan alat kontrasepsi, baik sewaktu masih di rumah sakit maupun setelah pulang ke rumah. Selanjutnya, rumah sakit berkoordinasi dengan SKPD terkait di kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan pendataan terhadap peserta PKBRS ini,” jelasnya.
Untuk rumah sakit yang mendapat bantuan dana operasional dari BKKBN Kalsel untuk pelaksanaan PKBRS tersebut, pelayanan KB akan diberikan secara gratis. Sementara ini, bantuan dana operasional baru diberikan pada 25 rumah sakit di Kalsel. Namun, Alfian mengharapkan agar rumah sakit yang tak mendapat bantuan dana operasional tetap dapat ikut menjalankan PKBRS.
(liputan tanggal 24 Februari 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar