Sopir truk cuek langgar SK Walikota
BANJARMASIN – Masih adanya sopir truk yang nekat melintas di dalam kota pada waktu yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur SK Walikota nomor 18 tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Jam Operasional Mobil Barang (truk/trailer), membuat Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin berang dan merekomendasikan agar SK tersebut dicabut. Pasalnya, himbauan untuk melakukan penertiban telah disampaikan kepada SKPD terkait dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, Organda, dan Poltabes beberapa waktu lalu. Namun, faktanya di lapangan ternyata masih ditemui truk, terutama trailer, yang masuk kota di jam terlarang, yakni pada pukul 06.30-09.00 dan pukul 15.00-18.00.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari Sag menyebut pertemuan dengan Dishub, Organda, dan Poltabes menjadi sia-sia karena tidak ada follow up. Hal ini, ujarnya, menunjukkan tidak adanya konsistensi dan itikad baik untuk menaati SK Walikota nomor 18 tahun 2009 tersebut.
“Kalau memang aturan tersebut tidak dilaksanakan, lebih baik dicabut!” tegasnya.
Pernyataan lebih keras dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F.
“Dishub mandul!” cetusnya.
Menurutnya, Dishub semestinya menindaklanjuti masukan-masukan yang dihasilkan dalam rapat kerja beberapa waktu lalu dengan melakukan koordinasi yang lebih baik bersama UPTD, dalam hal ini adalah Organda.
Di samping itu, ia juga mengherankan tak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap truk-truk yang jelas-jelas melanggar aturan mengenai jam operasional ini.
“Apakah polisi yang tidak mengetahui aturannya atau aturannya yang kurang sosialisasi tidak tahu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banjarmasin Rusdiansyah ketika dihubungi kemarin untuk dimintai komentarnya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan yang ketat, hanya saja dalam melakukan pengawasan tersebut terkendala keterbatasan petugas yang dimiliki dimana jumlahnya tidak sebanding dengan volume kendaraan yang harus dijaga.
“Organda juga harus berperan agar lebih maksimal. Kami tidak bisa melakukannya sendiri,” ucapnya.
(liputan tanggal 19 Maret 2010)
BANJARMASIN – Masih adanya sopir truk yang nekat melintas di dalam kota pada waktu yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur SK Walikota nomor 18 tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Jam Operasional Mobil Barang (truk/trailer), membuat Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin berang dan merekomendasikan agar SK tersebut dicabut. Pasalnya, himbauan untuk melakukan penertiban telah disampaikan kepada SKPD terkait dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, Organda, dan Poltabes beberapa waktu lalu. Namun, faktanya di lapangan ternyata masih ditemui truk, terutama trailer, yang masuk kota di jam terlarang, yakni pada pukul 06.30-09.00 dan pukul 15.00-18.00.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari Sag menyebut pertemuan dengan Dishub, Organda, dan Poltabes menjadi sia-sia karena tidak ada follow up. Hal ini, ujarnya, menunjukkan tidak adanya konsistensi dan itikad baik untuk menaati SK Walikota nomor 18 tahun 2009 tersebut.
“Kalau memang aturan tersebut tidak dilaksanakan, lebih baik dicabut!” tegasnya.
Pernyataan lebih keras dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F.
“Dishub mandul!” cetusnya.
Menurutnya, Dishub semestinya menindaklanjuti masukan-masukan yang dihasilkan dalam rapat kerja beberapa waktu lalu dengan melakukan koordinasi yang lebih baik bersama UPTD, dalam hal ini adalah Organda.
Di samping itu, ia juga mengherankan tak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap truk-truk yang jelas-jelas melanggar aturan mengenai jam operasional ini.
“Apakah polisi yang tidak mengetahui aturannya atau aturannya yang kurang sosialisasi tidak tahu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banjarmasin Rusdiansyah ketika dihubungi kemarin untuk dimintai komentarnya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan yang ketat, hanya saja dalam melakukan pengawasan tersebut terkendala keterbatasan petugas yang dimiliki dimana jumlahnya tidak sebanding dengan volume kendaraan yang harus dijaga.
“Organda juga harus berperan agar lebih maksimal. Kami tidak bisa melakukannya sendiri,” ucapnya.
(liputan tanggal 19 Maret 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar