BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kota Banjarmasin memanggil Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin kemarin (27/04) terkait lambannya kinerja SKPD tersebut dalam merealisasikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan beberapa waktu lalu. Pasalnya, sampai bulan April ini belum ada satupun proyek yang telah berjalan, sementara dewan rencananya akan kembali melakukan reses pada bulan depan.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III Matnor Ali F tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Banjarmasin H Gusti Ridwan mengungkapkan bahwa alasan di balik keterlambatan itu salah satunya adalah karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan proyek dapat dijalankan sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak optimal. Meski demikian, ia meyakinkan bahwa dalam sisa waktu delapan bulan ke depan seluruh proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan. Idealnya, ujarnya, mulai dari proses lelang sampai pelaksanaan proyek hanya membutuhkan waktu sekitar lima bulan dan masih ada tiga bulan lagi jika terjadi keterlambatan maupun perpanjangan proyek.
“Secara ideal kalau lelang lancar lima bulan selesai dan masih ada waktu tiga bulan lagi jika ada keterlambatan dan perpanjangan kontrak,” ujarnya.
Di samping itu juga, penerapan e-Procurement (e-Proc), yakni sistem transaksi secara online dengan para kontraktor dalam proses lelang yang baru dilakukan sejak tahun 2009 juga membuat Dinas PU kerepotan karena masih dalam tahap penyesuaian.
“Mudah-mudahan tahun 2010 semua lancar baik kita sebagai panitia maupun para kontraktor sehingga tidak ada lelang yang terulang,” katanya.
Sementara itu, Matnor Ali menyatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek memang tidak terlalu berdampak besar, hanya saja pihaknya berharap proses lelang sudah dapat dilakukan sejak awal tahun.
“Lebih cepat lebih baik, tidak perlu menunggu situasi dan kondisi alam. Lelangkan saja dulu, kontraknya nanti setelah kondisi memungkinkan. Kalau dalam proses lelang ternyata ada penundaan akan memakan waktu lagi,” cetusnya.
Selain itu, ia juga mendesak agar pekerjaan jalan-jalan lingkungan lebih diutamakan karena hal tersebut lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menghendaki agar kecamatan yang kini telah diberi kewenangan untuk mengerjakan proyek jalan lingkungan dapat mengajukan usulan lelang lebih dulu kepada Dinas PU jika telah memiliki kesiapan. Dengan demikian, realisasi proyek dapat terlaksana lebih cepat.
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III Matnor Ali F tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Banjarmasin H Gusti Ridwan mengungkapkan bahwa alasan di balik keterlambatan itu salah satunya adalah karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan proyek dapat dijalankan sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak optimal. Meski demikian, ia meyakinkan bahwa dalam sisa waktu delapan bulan ke depan seluruh proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan. Idealnya, ujarnya, mulai dari proses lelang sampai pelaksanaan proyek hanya membutuhkan waktu sekitar lima bulan dan masih ada tiga bulan lagi jika terjadi keterlambatan maupun perpanjangan proyek.
“Secara ideal kalau lelang lancar lima bulan selesai dan masih ada waktu tiga bulan lagi jika ada keterlambatan dan perpanjangan kontrak,” ujarnya.
Di samping itu juga, penerapan e-Procurement (e-Proc), yakni sistem transaksi secara online dengan para kontraktor dalam proses lelang yang baru dilakukan sejak tahun 2009 juga membuat Dinas PU kerepotan karena masih dalam tahap penyesuaian.
“Mudah-mudahan tahun 2010 semua lancar baik kita sebagai panitia maupun para kontraktor sehingga tidak ada lelang yang terulang,” katanya.
Sementara itu, Matnor Ali menyatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek memang tidak terlalu berdampak besar, hanya saja pihaknya berharap proses lelang sudah dapat dilakukan sejak awal tahun.
“Lebih cepat lebih baik, tidak perlu menunggu situasi dan kondisi alam. Lelangkan saja dulu, kontraknya nanti setelah kondisi memungkinkan. Kalau dalam proses lelang ternyata ada penundaan akan memakan waktu lagi,” cetusnya.
Selain itu, ia juga mendesak agar pekerjaan jalan-jalan lingkungan lebih diutamakan karena hal tersebut lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menghendaki agar kecamatan yang kini telah diberi kewenangan untuk mengerjakan proyek jalan lingkungan dapat mengajukan usulan lelang lebih dulu kepada Dinas PU jika telah memiliki kesiapan. Dengan demikian, realisasi proyek dapat terlaksana lebih cepat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar