Soal Jembatan Penyeberangan
BANJARMASIN – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F menyesalkan seringnya terjadi koordinasi yang kurang baik di tubuh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan suatu masalah, bahkan tak jarang SKPD-SKPD yang terkait terkesan saling melempar tanggung jawab.
Akhirnya, masalah yang semestinya tidak perlu ada menjadi ada dan semakin menambah panjang daftar masalah kota yang harus dicarikan jalan keluarnya. Contohnya masalah jembatan penyeberangan di depan Mitra Plaza yang kondisinya saat ini memprihatinkan karena tidak tersentuh perawatan akibat tak jelasnya SKPD yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.
“Memang banyak yang seperti itu, seharusnya dipertegas saja,” ujarnya, kemarin (16/9).
Terkait masalah jembatan penyeberangan, pihaknya berjanji akan menyikapinya dalam rapat kerja dengan SKPD.
“Nanti pada saat kami adakan rapat kerja akan kami singgung soal itu, pasti akan kami pertanyakan,” cetusnya.
Namun, ia juga meminta SKPD-SKPD terkait melakukan koordinasi di antara mereka karena masalah jembatan penyeberangan ini memang menyangkut beberapa sektor, seperti perhubungan dan keindahan kota.
“Kalau saya memberi masukan untuk dinas terkait lakukanlah koordinasi,” imbaunya.
Di lain pihak, ia pun mendesak pihak pemkot untuk segera merespon masalah jembatan penyeberangan yang kondisi fisiknya sudah tidak aman untuk digunakan itu meski belum ada kejelasan soal siapa yang sebenarnya bertanggung jawab mengelolanya.
“Terkait kondisi jembatan yang membahayakan harus ada perhatian walikota agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas, baik di atasnya maupun di bawahnya. Kalau memang tidak di-follow up perbaikannya, dengan kondisi jembatan yang ada sebaiknya ditutup saja dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk melintas. Setidaknya pemkot harus ada action ketimbang dibiarkan begitu saja. Takutnya ada korban jiwa,” ucapnya.
BANJARMASIN – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F menyesalkan seringnya terjadi koordinasi yang kurang baik di tubuh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan suatu masalah, bahkan tak jarang SKPD-SKPD yang terkait terkesan saling melempar tanggung jawab.
Akhirnya, masalah yang semestinya tidak perlu ada menjadi ada dan semakin menambah panjang daftar masalah kota yang harus dicarikan jalan keluarnya. Contohnya masalah jembatan penyeberangan di depan Mitra Plaza yang kondisinya saat ini memprihatinkan karena tidak tersentuh perawatan akibat tak jelasnya SKPD yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.
“Memang banyak yang seperti itu, seharusnya dipertegas saja,” ujarnya, kemarin (16/9).
Terkait masalah jembatan penyeberangan, pihaknya berjanji akan menyikapinya dalam rapat kerja dengan SKPD.
“Nanti pada saat kami adakan rapat kerja akan kami singgung soal itu, pasti akan kami pertanyakan,” cetusnya.
Namun, ia juga meminta SKPD-SKPD terkait melakukan koordinasi di antara mereka karena masalah jembatan penyeberangan ini memang menyangkut beberapa sektor, seperti perhubungan dan keindahan kota.
“Kalau saya memberi masukan untuk dinas terkait lakukanlah koordinasi,” imbaunya.
Di lain pihak, ia pun mendesak pihak pemkot untuk segera merespon masalah jembatan penyeberangan yang kondisi fisiknya sudah tidak aman untuk digunakan itu meski belum ada kejelasan soal siapa yang sebenarnya bertanggung jawab mengelolanya.
“Terkait kondisi jembatan yang membahayakan harus ada perhatian walikota agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas, baik di atasnya maupun di bawahnya. Kalau memang tidak di-follow up perbaikannya, dengan kondisi jembatan yang ada sebaiknya ditutup saja dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk melintas. Setidaknya pemkot harus ada action ketimbang dibiarkan begitu saja. Takutnya ada korban jiwa,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar