Soal Pembangunan Rusunawa Tahap III
BANJARMASIN – Rencana pembangunan rusunawa tahap ketiga di Komplek Rusunawa Ganda Magfirah yang sedianya dimulai bulan September ini terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Pasalnya, sampai saat ini kesepakatan antara pemerintah kota dengan pemilik lahan soal harga beli tanah seluas 1.400 meter persegi yang akan dibebaskan itu belum tercapai.
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum) Kota Banjarmasin, Drs H Hamdi mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan pemilik lahan yang dilakukan tiga hari lalu, titik temu tidak juga didapatkan. Untuk itu, pihaknya memberi waktu sampai dengan kemarin kepada pemilik lahan untuk memberi keputusan.
“Dengan dipimpin Asisten III, kita sudah ketemu dengan pemilik tanah untuk mencari kesepakatan, tapi belum ada titik temu. Kami beri batas waktu dua hari karena kita kan perlu cepat. Kontraktornya sudah siap bekerja, sedangkan kita belum siap tanahnya,” ujarnya.
Dalam membeli lahan, lanjutnya, ada aturan main dan tidak bisa sembarangan. Walau dana yang disediakan pemkot mencukupi, tapi kalau harga tanah yang dipatok penjual di atas dari kewajaran, maka hal itu bisa jadi temuan di kemudian hari.
“Kami mau saja membeli, tapi kalau harganya di atas kewajaran, kalau diperiksa orang kami pasti kena. Apalagi itu HGB (Hak Guna Bangunan). Jadi, kita banding-bandingkan HGB di sini sekian, di sana sekian. Wajarlah orang menjual ingin mahal,” imbuhnya.
Adapun harga jual yang dipatok pemilik lahan adalah Rp 1.050.000 permeter persegi sebelum akhirnya turun menjadi Rp 950 ribu permeter persegi. Sedangkan harga jual yang ditawarkan pemkot awalnya Rp 650 ribu permeter persegi dan kemudian dinaikkan menjadi Rp 750 ribu permeter persegi.
“Rusunawa ini kan disediakan untuk orang-orang tidak mampu, yang tinggal di rusunawa ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Memang untuk disewakan kembali, tapi untuk operasional saja tidak cukup dari uang sewa yang kami tarik itu, makanya ditopang dengan APBD. Kalau hitung-hitungan bisnis jelas rugi. Nah, mudahan-mudahan mereka bisa memahami ini, kami didesak juga oleh pusat karena kontraktornya sudah ada pemenangnya dan mereka ingin cepat bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, rusunawa tahap ketiga yang akan dibangun ini didesain lima tingkat dengan 96 kamar dan tipe yang lebih besar dari yang sudah ada, yaitu tipe 24. Proyek ini diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 24 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN.
BANJARMASIN – Rencana pembangunan rusunawa tahap ketiga di Komplek Rusunawa Ganda Magfirah yang sedianya dimulai bulan September ini terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Pasalnya, sampai saat ini kesepakatan antara pemerintah kota dengan pemilik lahan soal harga beli tanah seluas 1.400 meter persegi yang akan dibebaskan itu belum tercapai.
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (Distakorum) Kota Banjarmasin, Drs H Hamdi mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan pemilik lahan yang dilakukan tiga hari lalu, titik temu tidak juga didapatkan. Untuk itu, pihaknya memberi waktu sampai dengan kemarin kepada pemilik lahan untuk memberi keputusan.
“Dengan dipimpin Asisten III, kita sudah ketemu dengan pemilik tanah untuk mencari kesepakatan, tapi belum ada titik temu. Kami beri batas waktu dua hari karena kita kan perlu cepat. Kontraktornya sudah siap bekerja, sedangkan kita belum siap tanahnya,” ujarnya.
Dalam membeli lahan, lanjutnya, ada aturan main dan tidak bisa sembarangan. Walau dana yang disediakan pemkot mencukupi, tapi kalau harga tanah yang dipatok penjual di atas dari kewajaran, maka hal itu bisa jadi temuan di kemudian hari.
“Kami mau saja membeli, tapi kalau harganya di atas kewajaran, kalau diperiksa orang kami pasti kena. Apalagi itu HGB (Hak Guna Bangunan). Jadi, kita banding-bandingkan HGB di sini sekian, di sana sekian. Wajarlah orang menjual ingin mahal,” imbuhnya.
Adapun harga jual yang dipatok pemilik lahan adalah Rp 1.050.000 permeter persegi sebelum akhirnya turun menjadi Rp 950 ribu permeter persegi. Sedangkan harga jual yang ditawarkan pemkot awalnya Rp 650 ribu permeter persegi dan kemudian dinaikkan menjadi Rp 750 ribu permeter persegi.
“Rusunawa ini kan disediakan untuk orang-orang tidak mampu, yang tinggal di rusunawa ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Memang untuk disewakan kembali, tapi untuk operasional saja tidak cukup dari uang sewa yang kami tarik itu, makanya ditopang dengan APBD. Kalau hitung-hitungan bisnis jelas rugi. Nah, mudahan-mudahan mereka bisa memahami ini, kami didesak juga oleh pusat karena kontraktornya sudah ada pemenangnya dan mereka ingin cepat bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, rusunawa tahap ketiga yang akan dibangun ini didesain lima tingkat dengan 96 kamar dan tipe yang lebih besar dari yang sudah ada, yaitu tipe 24. Proyek ini diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 24 miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar