BANJARMASIN – Corporate social responsibility (CSR) perlu diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Demikian diungkapkan Ketua Pusat Kajian Produk Hukum Unlam, Ahmad Faisal SH MH dalam kesempatan konsultasi publik rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh DPRD Kota Banjarmasin baru-baru ini.
“CSR itu kemana arahnya kita tidak tahu. Nah, itulah yang harus dikejar oleh DPRD bagaimana kita bisa mendapatkan dana yang ada di perusahaan yang bergerak di wilayah ini,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah tidak bisa semata-mata mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam sehingga PAD-nya pun didominasi oleh pajak dan retribusi.
“Kewenangannya nanti diatur dalam perda, karena di dalam perda itu kan sudah masuk normanya bahwa dana bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang legal, termasuk dana CSR. Itu sebenarnya yang kita tuju,” ucapnya.
Dalam menanggulangi kemiskinan, ia menilai pemerintah perlu memikirkan soal supply dan demand. Pasalnya, kalau pemerintah hanya berpikir memberikan bantuan saja tanpa adanya supply, maka pemerintah bisa kolaps.
“Harus kita pikirkan juga supply-nya dari mana, jangan hanya berpikir bantu-bantu saja. Apalagi pendapatan kota itu identik dengan pajak dan retribusi, tidak ada sumber daya alam,” tandasnya.
“CSR itu kemana arahnya kita tidak tahu. Nah, itulah yang harus dikejar oleh DPRD bagaimana kita bisa mendapatkan dana yang ada di perusahaan yang bergerak di wilayah ini,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah tidak bisa semata-mata mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, Kota Banjarmasin tidak memiliki sumber daya alam sehingga PAD-nya pun didominasi oleh pajak dan retribusi.
“Kewenangannya nanti diatur dalam perda, karena di dalam perda itu kan sudah masuk normanya bahwa dana bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang legal, termasuk dana CSR. Itu sebenarnya yang kita tuju,” ucapnya.
Dalam menanggulangi kemiskinan, ia menilai pemerintah perlu memikirkan soal supply dan demand. Pasalnya, kalau pemerintah hanya berpikir memberikan bantuan saja tanpa adanya supply, maka pemerintah bisa kolaps.
“Harus kita pikirkan juga supply-nya dari mana, jangan hanya berpikir bantu-bantu saja. Apalagi pendapatan kota itu identik dengan pajak dan retribusi, tidak ada sumber daya alam,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar