BANJARMASIN – Sejumlah proyek perbaikan jalan lingkungan yang didanai pemerintah kota melalui program jaring asmara (jaras) yang ditangani kecamatan dengan proyek serupa yang didanai PNPM yang dikelola Dinas PU tumpang tindih.
Keluhan ini diutarakan oleh Camat Banjarmasin Barat, A Yani dalam rapat evaluasi realiasi jaras bersama Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Tumpang tindih yang dimaksud di antaranya terjadi di Jl Ampera.
“Begitu kami mau masuk, ternyata sudah dikerjakan. Akhirnya, kami alihkan ke lokasi lain, tapi tetap di wilayah itu juga supaya masyarakat tidak kecewa,” ungkapnya.
Ia menuding konsultan PNPM tidak melakukan koordinasi sehingga ruas-ruas jalan yang sedianya akan dikerjakan oleh pihaknya dalam proyek jaras tahun ini harus direvisi. “Sementara ini, konsultan PNPM tidak pernah koordinasi dengan kami. Kami harapkan ke depan tidak terjadi lagi,” katanya.
Pengalihan lokasi sendiri menurutnya tidak menyalahi aturan meski sudah melalui tahap lelang karena hal itu dimungkinkan dalam kontrak.
Sementara itu, Kepala Dinas PU, Ir Nurul Fajar Desira CES yang dikonfirmasi mengakui bahwa tumpang tindih ini kadang-kadang memang masih terjadi. Meski demikian, selama dua tahun ini proyek berjalan, menurutnya koordinasi di awal selalu dilakukan.
“Ke depan kita akan lebih berkoordinasi lagi di awal, walaupun itu sudah kita lakukan sejak dua tahun terakhir. Tahun kemarin ada juga, tapi kita akan perbaiki,” ujarnya.
Dikatakannya, tumpang tindih ini cukup mengganggu kelancaran proyek walau di lapangan, tumpang tindih bisa dihindari dengan jalan salah satu pihak mengalah dan mengalihkan lokasi proyek. Ia pun menegaskan bahwa sistem koordinasi memang perlu diperbaiki.
“Kita kan membahas di dewan soal lokasi-lokasinya, data-data itu juga dari PU. Kita juga sudah coba mengundang provinsi dan PNPM, kita sudah rapat-rapat. Tapi ada yang tercecer 1-2, itu wajar saja karena lokasinya kan banyak sampai ratusan,” ucapnya.
Keluhan ini diutarakan oleh Camat Banjarmasin Barat, A Yani dalam rapat evaluasi realiasi jaras bersama Komisi III DPRD Kota Banjarmasin. Tumpang tindih yang dimaksud di antaranya terjadi di Jl Ampera.
“Begitu kami mau masuk, ternyata sudah dikerjakan. Akhirnya, kami alihkan ke lokasi lain, tapi tetap di wilayah itu juga supaya masyarakat tidak kecewa,” ungkapnya.
Ia menuding konsultan PNPM tidak melakukan koordinasi sehingga ruas-ruas jalan yang sedianya akan dikerjakan oleh pihaknya dalam proyek jaras tahun ini harus direvisi. “Sementara ini, konsultan PNPM tidak pernah koordinasi dengan kami. Kami harapkan ke depan tidak terjadi lagi,” katanya.
Pengalihan lokasi sendiri menurutnya tidak menyalahi aturan meski sudah melalui tahap lelang karena hal itu dimungkinkan dalam kontrak.
Sementara itu, Kepala Dinas PU, Ir Nurul Fajar Desira CES yang dikonfirmasi mengakui bahwa tumpang tindih ini kadang-kadang memang masih terjadi. Meski demikian, selama dua tahun ini proyek berjalan, menurutnya koordinasi di awal selalu dilakukan.
“Ke depan kita akan lebih berkoordinasi lagi di awal, walaupun itu sudah kita lakukan sejak dua tahun terakhir. Tahun kemarin ada juga, tapi kita akan perbaiki,” ujarnya.
Dikatakannya, tumpang tindih ini cukup mengganggu kelancaran proyek walau di lapangan, tumpang tindih bisa dihindari dengan jalan salah satu pihak mengalah dan mengalihkan lokasi proyek. Ia pun menegaskan bahwa sistem koordinasi memang perlu diperbaiki.
“Kita kan membahas di dewan soal lokasi-lokasinya, data-data itu juga dari PU. Kita juga sudah coba mengundang provinsi dan PNPM, kita sudah rapat-rapat. Tapi ada yang tercecer 1-2, itu wajar saja karena lokasinya kan banyak sampai ratusan,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar