BANJARMASIN – Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan pengerempengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Ada tiga SOTK yang siap dilebur, yakni Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Penggabungan ini merupakan amanah undang-undang agar mengontrol neraca menjadi lebih mudah,” ujar Ketua Pansus revisi perda SOTK, Edy Yusuf.
Dikatakannya juga, penggabungan bukan tanpa tentangan dari pegawai di ketiga SOTK tersebut. Akan tetapi, kebijakan ini tetap harus dijalankan secara profesional.
“Ada penolakan dari karyawan karena pekerjaan mereka akan bertambah. Tapi mereka harus profesional, misalnya diperbanyak sub bidangnya.,” tuturnya.
Selain melebur Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dispenda, pemkot juga bakal memindah kegiatan perlindungan masyarakat (linmas) dari Kesbangpolinmas ke Satpol PP. Di samping itu, akan dibentuk pula dua SOTK baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran serta Sekretariat Korpri.
Terkait SOTK yang disebutkan terakhir, sebelumnya sempat mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Banjarmasin karena dinilai tidak berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat luas serta hanya akan membebani anggaran.
Namun, menurut Edy pembahasan akan tetap dilakukan demi menghargai usulan pemkot. Akan tetapi, bisa saja nantinya di tengah pembahasan dewan menolak usulan tersebut untuk disahkan.
“Pertimbangannya kalau kita sahkan perdanya, nanti organisasi lain juga menuntut. Jadi, kita lihat dulu urgennya apa, outputnya apa. Sebagian fraksi memang sudah menolak, dengan alasan hanya menyedot APBD dan asas manfaatnya untuk organisasi saja, sehingga dianggap cukup di sekretariat pemkot saja yang membidangi ruang lingkup untuk mengkoordinir para PNS,” katanya.
“Penggabungan ini merupakan amanah undang-undang agar mengontrol neraca menjadi lebih mudah,” ujar Ketua Pansus revisi perda SOTK, Edy Yusuf.
Dikatakannya juga, penggabungan bukan tanpa tentangan dari pegawai di ketiga SOTK tersebut. Akan tetapi, kebijakan ini tetap harus dijalankan secara profesional.
“Ada penolakan dari karyawan karena pekerjaan mereka akan bertambah. Tapi mereka harus profesional, misalnya diperbanyak sub bidangnya.,” tuturnya.
Selain melebur Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dispenda, pemkot juga bakal memindah kegiatan perlindungan masyarakat (linmas) dari Kesbangpolinmas ke Satpol PP. Di samping itu, akan dibentuk pula dua SOTK baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran serta Sekretariat Korpri.
Terkait SOTK yang disebutkan terakhir, sebelumnya sempat mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Banjarmasin karena dinilai tidak berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat luas serta hanya akan membebani anggaran.
Namun, menurut Edy pembahasan akan tetap dilakukan demi menghargai usulan pemkot. Akan tetapi, bisa saja nantinya di tengah pembahasan dewan menolak usulan tersebut untuk disahkan.
“Pertimbangannya kalau kita sahkan perdanya, nanti organisasi lain juga menuntut. Jadi, kita lihat dulu urgennya apa, outputnya apa. Sebagian fraksi memang sudah menolak, dengan alasan hanya menyedot APBD dan asas manfaatnya untuk organisasi saja, sehingga dianggap cukup di sekretariat pemkot saja yang membidangi ruang lingkup untuk mengkoordinir para PNS,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar