Biaya 21 Pasien Cuci Darah Peserta Jamkesda 2010
BANJARMASIN – Rencana penghapusan paket pelayanan cuci darah dari Jamkesda pada tahun 2011 merupakan keputusan yang sangat dilematis. Di satu sisi terkait alasan kemanusiaan, namun di sisi lain APBD Kota Banjarmasin tidak sanggup jika harus menanggung beban yang lebih berat lagi.
“Tanggal 31 Juli kemarin sebenarnya sudah diputuskan untuk tidak diterima lagi, tapi tetap saja ada datang sekitar 15 orang. Cuci darah ini kalau tidak dilakukan maka ureum akan masuk ke otak dan pasien bisa meninggal. Jadi serba salah,” kata Kepala UPTD Jamkesda Kota Banjarmasin, Hasan.
Adapun Jamkesda Kota Banjarmasin menjamin paket layanan cuci darah dua kali seminggu dengan tarif satu kali cuci darah sebesar Rp 600 ribu. Artinya, dalam sebulan satu pasien diperlukan dana Rp 4,8 juta.
“Tadinya pasien cuci darah ini ada 32 orang. Setelah tim kami turun ke rumah-rumah yang 32 orang ini, sebagian ternyata ada yang mampu dan sebagian ada yang meninggal, tinggal 21 orang yang memang benar-benar miskin,” bebernya.
Terkait adanya masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin yang lolos, ia mengakui bahwa pendataan awal peserta Jamkesda yang bersumber dari data BPS hasil program pendataan layanan sosial (PPLS) tahun 2008 memang tidak beres. Oleh sebab itulah, per bulan Juli lalu kepersertaan Jamkesda Kota Banjaramsin ditutup.
“Ada temuan-temuan dari Disdukcapil, misalnya yang tadinya rumahnya di Komplek Pemurus Permai kalau tidak salah, setelah dicek ternyata pura-pura menyewa rumah di Kuin, tapi ketahuan sehingga kemudian dicoret. Jadi, segala cara dilakukan supaya gratis. Artinya, memang idealnya ditutup saja. Kita juga sudah koordinasi dengan BPS untuk melakukan pendataan ulang pada tahun 2010, tapi belum bisa karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, berbagai alternatif jalan keluar kini tengah dicari untuk mengakomodir kebutuhan cuci darah ke-21 peserta Jamkesda 2010 selama empat bulan ke depan. Pasalnya, dana tambahan yang disetujui oleh DPRD Kota Banjarmasin dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2010 untuk Jamkesda hanya Rp 1 miliar atau cukup untuk satu bulan saja.
“Kita ketemu dengan pihak RSUD Ulin, mereka juga sudah melakukan telaahan apakah bisa biayanya dikurangi, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dibayar. Misalnya, obat-obatannya Ulin yang menjamin, tapi jasa pelayanannya tetap kita bayar,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah pula berkirim surat ke pemerintah provinsi supaya ada sharing biaya dari Jamkesprov.
“Ada juga saran agar cuci darah jadi sekali seminggu saja yang kita jamin. Tapi semuanya belum pasti. Kalau tidak ada jalan mau tidak mau terpaksa diputus,” ucapnya.
BANJARMASIN – Rencana penghapusan paket pelayanan cuci darah dari Jamkesda pada tahun 2011 merupakan keputusan yang sangat dilematis. Di satu sisi terkait alasan kemanusiaan, namun di sisi lain APBD Kota Banjarmasin tidak sanggup jika harus menanggung beban yang lebih berat lagi.
“Tanggal 31 Juli kemarin sebenarnya sudah diputuskan untuk tidak diterima lagi, tapi tetap saja ada datang sekitar 15 orang. Cuci darah ini kalau tidak dilakukan maka ureum akan masuk ke otak dan pasien bisa meninggal. Jadi serba salah,” kata Kepala UPTD Jamkesda Kota Banjarmasin, Hasan.
Adapun Jamkesda Kota Banjarmasin menjamin paket layanan cuci darah dua kali seminggu dengan tarif satu kali cuci darah sebesar Rp 600 ribu. Artinya, dalam sebulan satu pasien diperlukan dana Rp 4,8 juta.
“Tadinya pasien cuci darah ini ada 32 orang. Setelah tim kami turun ke rumah-rumah yang 32 orang ini, sebagian ternyata ada yang mampu dan sebagian ada yang meninggal, tinggal 21 orang yang memang benar-benar miskin,” bebernya.
Terkait adanya masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin yang lolos, ia mengakui bahwa pendataan awal peserta Jamkesda yang bersumber dari data BPS hasil program pendataan layanan sosial (PPLS) tahun 2008 memang tidak beres. Oleh sebab itulah, per bulan Juli lalu kepersertaan Jamkesda Kota Banjaramsin ditutup.
“Ada temuan-temuan dari Disdukcapil, misalnya yang tadinya rumahnya di Komplek Pemurus Permai kalau tidak salah, setelah dicek ternyata pura-pura menyewa rumah di Kuin, tapi ketahuan sehingga kemudian dicoret. Jadi, segala cara dilakukan supaya gratis. Artinya, memang idealnya ditutup saja. Kita juga sudah koordinasi dengan BPS untuk melakukan pendataan ulang pada tahun 2010, tapi belum bisa karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” tuturnya.
Sementara itu, berbagai alternatif jalan keluar kini tengah dicari untuk mengakomodir kebutuhan cuci darah ke-21 peserta Jamkesda 2010 selama empat bulan ke depan. Pasalnya, dana tambahan yang disetujui oleh DPRD Kota Banjarmasin dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2010 untuk Jamkesda hanya Rp 1 miliar atau cukup untuk satu bulan saja.
“Kita ketemu dengan pihak RSUD Ulin, mereka juga sudah melakukan telaahan apakah bisa biayanya dikurangi, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dibayar. Misalnya, obat-obatannya Ulin yang menjamin, tapi jasa pelayanannya tetap kita bayar,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah pula berkirim surat ke pemerintah provinsi supaya ada sharing biaya dari Jamkesprov.
“Ada juga saran agar cuci darah jadi sekali seminggu saja yang kita jamin. Tapi semuanya belum pasti. Kalau tidak ada jalan mau tidak mau terpaksa diputus,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar