BANJARMASIN – Sementara di sejumlah daerah lain di Indonesia kelurahan telah menjadi bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pengembangan wacana tersebut di Banjarmasin ternyata masih menemui banyak kendala.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setdako Banjarmasin, Drs Ichwan Noorchaliq kemarin mengatakan bahwa dari hasil evaluasi sejauh ini, aparatur kelurahan sendiri masih banyak yang belum siap sehingga pemkot belum akan mengarahkan kelurahan-kelurahan untuk menjadi SKPD. Meski demikian, pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk 50 kelurahan yang ada di Banjarmasin sebesar Rp 75 juta per tahun per kelurahan.
“Sejak pertengahan tahun ini, kami mencoba mengajarkan kepada para aparat kelurahan untuk membuat rencana kerja anggaran (RKA). Itu saja masih banyak yang belum selesai,” ujarnya.
Selain itu, bantuan untuk operasional kelurahan yang dianggarkan oleh pemkot sebesar Rp 75 juta per tahun pada triwulan ketiga dan keempat belum bisa dicairkan karena laporan pertanggungjawaban bantuan sebelumnya belum diserahkan.
“Makanya, kita evaluasi dulu selama enam bulan ini. Kalau berhasil, baru bisa ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, perubahan status kelurahan ini dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah.Dengan adanya perubahan status tersebut, maka semua personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang ada di kelurahan akan menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Banjarmasin.
Wacana kelurahan menjadi SKPD dianggap sangat strategis bagi program pengentasan kemiskinan karena faktanya kelurahanlah yang paling mengetahui persis kondisi masyarakatnya. Selain itu, nantinya kelurahan akan memiliki kewenangan yang luas di samping juga untuk mendukung pemerintah dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar