Selama Ini Terkendala Lahan
BANJARMASIN – Rencana membangun rumah dinas walikota di tepian sungai ternyata sudah ada sejak lama. Sebagai kota yang budayanya berakar dari sungai, idealnya rumdin kepala daerahnya pun dapat merepresentasikan hal itu dengan berada di pinggir sungai sebagaimana kerajaan Banjar dulu. Hanya saja, rencana itu selama ini tak kunjung terealisasi karena berbagai kendala.
“Dari dulu keinginannya seperti itu. Tapi untuk ke arah sana memerlukan perjuangan dan upaya,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjarmasin, Fajar Desira, kemarin.
Kendala terutama terkait dengan sulitnya menemukan lokasi yang sesuai dengan harapan, yakni di tepi Sungai Martapura. Sebelumnya pihaknya sempat mengincar lokasi di depan kantor walikota, tapi harga jualnya sangat tinggi. Kini, pihaknya tengah menjajaki kemungkinan membangun rumdin di Jl KP Tendean, tepatnya di lahan Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selain dinilai ideal, lokasi itu dipilih karena terkait juga dengan program penataan yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita tidak bicara pemerintahan, siapapun walikotanya kita harapkan begitu. Kebetulan walikota yang sekarang punya keinginan yang sama sehingga klop jadinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mewujudkannya,” ucapnya.
Namun, sejauh ini rencana pembangunan dapat dikatakan masih sebatas angan-angan karena lahan yang diinginkan sebagian merupakan milik pemerintah provinsi. Setelah seluruh lahan yang dibutuhkan telah menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin, barulah desain dan rencana anggaran bisa dibuat.
“Konsepnya tentu rumah banjar Bubungan Tinggi, tapi soal luasan dan fasilitas serta biaya pembangunannya kita belum bisa katakan karena kita baru pada tahap awal untuk melakukan pembebasan. Makanya kita mohon kepada pemprov agar merelakan tanah itu demi kebaikan Kota Banjarmasin sebagai jendelanya provinsi. Apalagi dalam rencana tata ruang metropolitan, Banjarmasin akan konsentrasi pada kota jasa dan wisata yang berbasis sungai,” tuturnya.
Disinggung soal proyek-proyek rumdin terdahulu yang dianggap sebagian kalangan mubazir, ia membatahnya. Seperti rumdin di Jl Zafry Zam-Zam, rencananya peruntukkannya akan dialihkan menjadi gedung serbaguna.
“Rencananya kita anggarkan di tahun 2011 untuk dijadikan gedung serba guna. Kemarin kan terkendalanya pada rencana tata ruang yang belum pasti sehingga ada kekhawatiran kalau pembangunannya diteruskan bisa menimbulkan persoalan hukum, maka kita tunda dulu dan kita revisi tata ruangnya,” imbuhnya.
Sedangkan rumdin di Jl Pramuka yang dibeli pada tahun 2009 lalu, lanjutnya, memang rencananya hanya akan difungsikan sementara sampai Banjarmasin memiliki rumdin walikota yang benar-benar representatif. Lagipula, rumah tersebut dibeli dengan harga yang terbilang murah untuk ukuran tanah seluas dan bangunan sebesar itu.
“Saat itu kan kita tidak punya rumah sama sekali untuk walikota. Jadi, untuk sementara kita sediakan yang cukup nyaman walau tidak ideal. Kalau dikatakan mubazir, tidaklah karena itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain, misalnya memindah kantor Dinas Pendidikan,” terangnya.
Ditambahkannya, justru akan lebih tidak efisien jika rumdin-rumdin yang sudah ada tadi direhab ketimbang pemerintah membangun rumdin baru di lokasi yang benar-benar ideal walau dengan investasi yang mahal.
“Negara-negara sekarang banyak yang mengembangkan wisata. Kita punya sungai, tapi kita tidak melakukan apa-apa kan sayang. Untuk menghidupkan itu tentu kita perlu uang, tapi investasi itu pada akhirnya akan kembali dalam bentuk ekonomi yang berputar di masyarakat. Kelihatannya memang ide seperti itu mahal, tapi ini adalah investasi jangka panjang. Sebagus apapun kalau lokasinya di dalam tidak akan ada artinya. Jadi, lebih baik kita cari lokasi ideal, kita bangun dan kita nikmati sama-sama,” tandasnya.
BANJARMASIN – Rencana membangun rumah dinas walikota di tepian sungai ternyata sudah ada sejak lama. Sebagai kota yang budayanya berakar dari sungai, idealnya rumdin kepala daerahnya pun dapat merepresentasikan hal itu dengan berada di pinggir sungai sebagaimana kerajaan Banjar dulu. Hanya saja, rencana itu selama ini tak kunjung terealisasi karena berbagai kendala.
“Dari dulu keinginannya seperti itu. Tapi untuk ke arah sana memerlukan perjuangan dan upaya,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjarmasin, Fajar Desira, kemarin.
Kendala terutama terkait dengan sulitnya menemukan lokasi yang sesuai dengan harapan, yakni di tepi Sungai Martapura. Sebelumnya pihaknya sempat mengincar lokasi di depan kantor walikota, tapi harga jualnya sangat tinggi. Kini, pihaknya tengah menjajaki kemungkinan membangun rumdin di Jl KP Tendean, tepatnya di lahan Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selain dinilai ideal, lokasi itu dipilih karena terkait juga dengan program penataan yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita tidak bicara pemerintahan, siapapun walikotanya kita harapkan begitu. Kebetulan walikota yang sekarang punya keinginan yang sama sehingga klop jadinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mewujudkannya,” ucapnya.
Namun, sejauh ini rencana pembangunan dapat dikatakan masih sebatas angan-angan karena lahan yang diinginkan sebagian merupakan milik pemerintah provinsi. Setelah seluruh lahan yang dibutuhkan telah menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin, barulah desain dan rencana anggaran bisa dibuat.
“Konsepnya tentu rumah banjar Bubungan Tinggi, tapi soal luasan dan fasilitas serta biaya pembangunannya kita belum bisa katakan karena kita baru pada tahap awal untuk melakukan pembebasan. Makanya kita mohon kepada pemprov agar merelakan tanah itu demi kebaikan Kota Banjarmasin sebagai jendelanya provinsi. Apalagi dalam rencana tata ruang metropolitan, Banjarmasin akan konsentrasi pada kota jasa dan wisata yang berbasis sungai,” tuturnya.
Disinggung soal proyek-proyek rumdin terdahulu yang dianggap sebagian kalangan mubazir, ia membatahnya. Seperti rumdin di Jl Zafry Zam-Zam, rencananya peruntukkannya akan dialihkan menjadi gedung serbaguna.
“Rencananya kita anggarkan di tahun 2011 untuk dijadikan gedung serba guna. Kemarin kan terkendalanya pada rencana tata ruang yang belum pasti sehingga ada kekhawatiran kalau pembangunannya diteruskan bisa menimbulkan persoalan hukum, maka kita tunda dulu dan kita revisi tata ruangnya,” imbuhnya.
Sedangkan rumdin di Jl Pramuka yang dibeli pada tahun 2009 lalu, lanjutnya, memang rencananya hanya akan difungsikan sementara sampai Banjarmasin memiliki rumdin walikota yang benar-benar representatif. Lagipula, rumah tersebut dibeli dengan harga yang terbilang murah untuk ukuran tanah seluas dan bangunan sebesar itu.
“Saat itu kan kita tidak punya rumah sama sekali untuk walikota. Jadi, untuk sementara kita sediakan yang cukup nyaman walau tidak ideal. Kalau dikatakan mubazir, tidaklah karena itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain, misalnya memindah kantor Dinas Pendidikan,” terangnya.
Ditambahkannya, justru akan lebih tidak efisien jika rumdin-rumdin yang sudah ada tadi direhab ketimbang pemerintah membangun rumdin baru di lokasi yang benar-benar ideal walau dengan investasi yang mahal.
“Negara-negara sekarang banyak yang mengembangkan wisata. Kita punya sungai, tapi kita tidak melakukan apa-apa kan sayang. Untuk menghidupkan itu tentu kita perlu uang, tapi investasi itu pada akhirnya akan kembali dalam bentuk ekonomi yang berputar di masyarakat. Kelihatannya memang ide seperti itu mahal, tapi ini adalah investasi jangka panjang. Sebagus apapun kalau lokasinya di dalam tidak akan ada artinya. Jadi, lebih baik kita cari lokasi ideal, kita bangun dan kita nikmati sama-sama,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar