2012, Tunggakan Dana Bagi Hasil Dilunasi

BANJARMASIN –  Tunggakan dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Kalsel kepada pemerintah kabupaten dan kota mencapai Rp 269 miliar. Pada tahun 2012, pemprov berjanji bakal melunasi seluruh tunggakan tersebut.

Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muchlis Gafuri, tahun depan pemprov berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tunggakan dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan bukan pajak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

 “Tunggakan ini muncul karena bagi hasil untuk penerimaan bulan Desember masuk ke tahun berikutnya. Sekarang angkanya mencapai Rp 269 miliar, tanpa disadari itu sebenarnya,” ujarnya disela kegiatan seminar pembentukkan lembaga penjamin kredit daerah di Kantor Bank Indonesia Banjarmasin, kemarin.

Ditambah dengan dana bagi hasil tahun 2012 yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 700 miliar, maka total dana bagi hasil yang harus dibayarkan Pemprov Kalsel pada tahun depan mencapai sekitar Rp 900 miliar. Angka tersebut muncul dari hasil perhitungan tim anggaran, salah satunya dengan melihat pertumbuhan ekonomi Kalsel.

“Saya bilang ke Gubernur, tahun depan tunggakan ini dibayar saja semuanya. Tahun ini sudah kita anggarkan sebagian di APBD Perubahan sekitar Rp 45 miliar, sisanya Rp 220 miliar lebih harus dibayar di 2012,” tegasnya.

Ia mengatakan, angka Rp 900 miliar ini setidaknya akan menyedot sepertiga dari APBD Kalsel 2012 yang diperkirakan sebesar Rp 2,7 triliun. Hal ini pula yang menyebabkan pemprov memangkas anggaran untuk SKPD.

 Sementara itu, dengan adanya dana segar yang jumlahnya cukup besar ini, Muchlis mewanti-wanti agar pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya, misalnya menggerakkan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat atau untuk perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan.

“Karena seperti saya bilang, anggaran untuk kabupaten kota tahun depan tidak ada lagi yang tidak sampai. Besarnya sudah maksimal,” tukasnya.

Khusus untuk perbaikan sekolah, dijelaskannya bawah pemprov akan fokus pada pendidikan menengah. Diharapkan, pemerintah kabupaten dan kota yang mengambil tanggung jawab untuk perbaikan bangunan sekolah SD dan SMP yang ada di daerahnya masing-masing.