Pembahasan RAPBD 2012 Dikebut

Pengajuan Sangat Terlambat

BANJARMASIN – Pembahasan Rencana Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Banjarmasin tahun 2012 dikebut. Lambatnya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas APBD Kota Banjarmasin 2010 oleh BPK dituding sebagai penyebab molornya seluruh tahapan penyusunan RAPBD 2012. Parahnya, dalam waktu yang kritis ini, koordinasi antara legislatif dan eksekutif ada yang tidak sinkron sehingga membuat sejumlah agenda pembahasan terhambat.

Seperti yang terjadi kemarin, dua dari lima kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dijadwalkan mengikuti rapat dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin tidak hadir karena sedang tugas ke luar daerah.

Dua kepala SKPD itu yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hamli Kursani serta Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Norhasan. Kehadiran keduanya hanya diwakili kepala bidang. Akhirnya, rapat yang beragendakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD tersebut pun dibatalkan karena anggota dewan menganggap posisi kepala bidang tak cukup kuat untuk mengambil keputusan.

“Kalau sampai besok (hari ini, Red) tak datang, kami serahkan kebijakannya ke Badan Anggaran,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais.

Anggota Komisi II Suyato menambahkan, pihaknya merasa tak dihargai dengan tidak hadirnya kedua kepala SKPD tersebut.

“Padahal, pembahasan ini penting untuk kemajuan kota,” cetusnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hamli Kursani mengatakan tak tahu bahwa ada undangan rapat pembahasan RKA dari Komisi II DPRD Kota Banjarmasin. Saat ini, ia mengaku tengah berada di Kalimantan Barat untuk mendampingi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan meninjau koperasi berprestasi di provinsi tetangga itu.

“Saya berangkat hari Selasa (15/11) pagi sampai sampai hari Jumat (18/11),” terangnya melalui sambungan telepon.

Menurutnya, sampai hari Senin (14/11) lalu tak ada pemberitahuan mengenai akan digelarnya rapat yang berlangsung kemarin.

“Sebenarnya saya tahu akan ada rapat pembahasan RAPBD, tapi waktunya belum pasti. Dan pas saya berangkat ke Kalbar, jadwalnya masih belum ada,” kilahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Disbudparpora Norhasan yang juga coba diminta komentarnya tak menjawab saat dihubungi beberapa kali ke ponselnya. Namun, menurut keterangan Kepala Bidang Budaya Disbudparpora Mujiyat yang datang ke gedung dewan mewakili dirinya, yang bersangkutan tengah berada di Jakarta untuk mengikuti acara keolahragaan.

“Kita menyadari bahwa rapat ini harus dihadiri kepala dinas. Tapi karena ada agenda lain dan sekretaris juga sedang sakit, terpaksa kami yang mewakili,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah membantah bahwa pembahasan RAPBD 2012 tergesa-gesa.

“Pembahasan APBD dimulai sejak KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara, Red). Ini sudah cukup lama. Setelah KUA-PPAS ditetapkan, Pemko mengajukan RAPBD. Jadi, RAPBD itu sudah dibahas sebenarnya saat penyusunan KUA-PPAS,” tuturnya.

Namun demikian, diakuinya bahwa pembahasan RAPBD 2012 sangat terlambat. Idealnya, penetapan KUA-PPAS sudah dilakukan bulan September, dan dilanjutkan pengajuan RAPBD pada bulan Oktober.

“Sehingga bulan Oktober-November bisa dilakukan pembahasan, dan bulan Desember penetapan,” tambahnya.

Akan tetapi, KUA-PPAS 2012 baru ditetapkan pada pekan kedua bulan November 2011 dan pengajuan RAPBD 2012 dilakukan pada pekan ketiganya. Sedangkan RAPBD 2012 sendiri ditargetkan harus sudah difinalisasi pada Jumat (18/11) malam.