Waspadai Ulin Ilegal

297 Jembatan Masih Berbahan Kayu

BANJARMASIN – Realisasi proyek perbaikan jembatan di Banjarmasin menghadapi banyak kendala. Seperti perbaikan jembatan di Jl Rawasari dan Jl Raya Beruntung Jaya yang mestinya dikerjakan pada tahun 2011 lalu, terpaksa molor ke 2012 karena terkendala masalah pembebasan lahan.

Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin M Amin melalui Kabid Jembatan Uzni Erizal mengungkapkan, total dana yang disediakan pada tahun 2011 untuk pembangunan kedua jembatan ini sebesar Rp 7 miliar.

“Jembatan Pemurus (Jl Raya Beruntung Jaya, Red) sampai saat ini pembebasan lahan belum selesai. Sekitar seminggu lalu kami diskusi dengan Perumnas, kami sepakat dalam waktu dekat tetap lelang, sedangkan proses pembebasannya sambil jalan saja,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin.

Untuk jembatan Rawasari, ganti rugi tanah warga yang terkena pembebasan lahan baru dibayarkan pada akhir Desember 2011. Karena kesepakatan dengan warga sudah tercapai pada bulan November, proyek sempat dilelangkan. Tapi dari tiga penawaran yang masuk, menurutnya tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang harus diulang.

Sementara itu, untuk pemeliharaan jembatan dialokasikan dana Rp 2,5 miliar. Sepanjang tahun 2011, Dinas Bina Marga melakukan pemeliharaan 34 buah jembatan kayu. Pemeliharaan rata-rata berupa penggantian lantai, pagar, dan tiang.

“Soal jembatan kayu ini kesannya seperti kami tidak bekerja, karena jumlahnya sangat banyak sedangkan dana pemeliharaan terbatas. Selain itu, jembatan kayu di Banjarmasin juga cepat rusak, bulan Maret atau April perbaiki, bulan Desember rusak lagi akibat volume lalu lintas yang makin berat dan over capacity, terutama di daerah timur dan selatan,” tuturnya.

Sedangkan penggantian jembatan kayu ke beton dan box culvert yang telah selesai pada tahun 2011 lalu mencapai 6 buah, termasuk penyelesaian pembangunan oprit Jembatan Mantuil yang sempat terseok-seok, juga karena masalah pembebasan lahan.

“Hanya saja ke depan pemeliharaanya perlu perhatian karena lengkungan jembatan cukup tinggi untuk menunjang lalu lintas sungai di bawahnya, sementara kualitas tanah di Banjarmasin jelek sehingga oprit jembatan akan cepat turun,” tambahnya.

Masalah lain, lanjutnya, keberadaan jembatan di Banjarmasin yang mayoritas masih terbuat dari kayu. Dibeberkannya, dari 412 buah jembatan yang ada, sebanyak 297 buah masih berbahan kayu ulin. Untuk mempermanenkannya, tentu tak bisa dilakukan sekaligus karena akan menyedot anggaran yang besar.

Di sisi lain, kayu ulin makin langka saja. Dalam perbaikan, pihaknya pun harus ekstra hati-hati untuk mewaspadai kontraktor nakal yang menggunakan kayu ilegal.

“Sejak 2011, kami sudah syaratkan kayu ulin harus mengantongi surat izin yang dikeluarkan pemilk HPH supaya tidak ada permasalahan hukum,” lanjutnya.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Banjarmasin A Zainudin Djahri yang diminta komentarnya kemarin membenarkan bahwa kayu ulin kian sulit didapat dan harganya pun sangat mahal. Selain itu, prosedur mendapatkan sertifikat kayu olahan (SKO) untuk kayu ulin begitu rumit.

“Dengan alasan-alasan itu, sebenarnya sekarang sudah tidak sesuai lagi jembatan pakai ulin. Untuk struktur jembatan harus pakai ulin yang besar, tapi yang ada saat ini ukurannya kecil dan umurnya muda. Itupun langka,” katanya.

Kalau pemerintah ingin meningkatkan tonase, sambungnya, sebaiknya memang jembatan kayu diganti dengan beton. Tapi untuk menghemat anggaran, menurutnya kayu dan beton bisa saja dikombinasi.