Hibah Ditolak, Beli Saja!

Tukar Guling Perpustakaan Wilayah-Gedung Pramuka Ruwet

BANJARMASIN – Proses tukar guling lahan Kantor Perpustakaan Wilayah dengan Gedung Pramuka Kwarcab Banjarmasin dinilai sangat ruwet. Dalam pertemuan kedua antara Komisi I dan II DPRD Kota Banjarmasin dengan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah kota yang membahas persetujuan dewan, pemko disarankan mencari alternatif lain yang lebih praktis.

“Saya tidak mengerti kenapa harus berputar-putar begini. Lebih baik kita  ajukan lagi permohonan hibah, kalau provinsi tidak mau beli saja lahan perpustakaan itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali yang memimpin rapat, Rabu (2/5).

Dikatakannya, tukar guling sangat merepotkan. Selain ada aset yang harus dilepas, pemko wajib membangunkan gedung baru untuk Pramuka Kwarcab Banjarmasin. Pemko juga mesti membebaskan lagi lahan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Tapi kalau pemko membeli lahan perpustakaan, menurutnya lebih praktis dan anggaran yang dikeluarkan pun mungkin sama saja besarnya. 

“Kita cari pola pikir yang praktis saja, tidak berbelit-belit, dan nilainya sama,” tukasnya. 

Di samping dianggap berbelit-belit, alasan lain dewan masih belum mengeluarkan persetujuan pelepasan aset Gedung Pramuka Kwarcab Banjarmasin adalah karena ada hal-hal yang belum jelas dalam dokumen-dokumen yang kemarin diserahkan pemko. 

Misalnya, di fotokopi surat kesepakatan bersama antara pemko dengan Pramuka Kwarcab Banjarmasin tentang pembangunan gedung baru Pramuka yang tidak ada stempel pemko. Dewan juga merasa perlu bertemu langsung dengan Ketua Pramuka Kwarcab Banjarmasin Alwi Sahlan guna menghindari masalah di kemudian hari, termasuk memastikan pemindahan gedung sudah sepengetahuan dan disetujui pengurus Pramuka provinsi hingga nasional. 

“Apalagi tidak ada jaminan gedung baru bisa dibangun pada tahun 2013 sesuai yang direncanakan. Kalau itu terjadi, bisa mengganggu kegiatan Pramuka,” imbuh Wakil Ketua Komisi I Mathari. 

Ditambahkan anggota Komisi II Abdul Gais, pada dasarnya dewan sepakat Banjarmasin harus memiliki rumah dinas walikota. 

“Tinggal solusinya, kalau ada cara yang lebih mudah kenapa dipersulit?” ucapnya.

Dewan pun meminta Asisten II Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang memimpin rombongan pemko untuk menyampaikan opsi pembelian lahan Perpustakaan Wilayah kepada walikota. Selanjutnya, dewan dan pemko akan bertemu kembali untuk membicarakan mana opsi terbaik yang diambil. 

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Bambang Budianto yang juga menjabat Wakil Ketua Pramuka Kwarcab Banjarmasin menjelaskan, secara prinsip Pramuka setuju pindah asal dibangunkan gedung baru di lahan yang luasnya sama, bangunan beton, dan akses jalannya mudah. Pemko sendiri sudah menetapkan lahan Pasar Kapuk di Jl RK Ilir untuk pembangunan gedung baru itu. 

“Ada sekitar 12 pedagang di sana. Rencananya mereka akan direlokasi ke lahan kosong belakang Gedung Taekwondo Jl Sultan Adam atau diberi santunan saja jika keberatan,” tuturnya.

Soal saran dewan untuk membeli lahan perpustakaan, lanjutnya, akan disampaikan ke walikota. Berdasarkan aturan, penjualan aset daerah biasanya melalui lelang terbuka. Tapi lelang bisa saja tidak dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya bila menyangkut kepentingan masyarakat.