Sekolah Pungut Uang Pembangunan

Disdik : Di Negeri Tidak Sumbangan untuk Bangunan

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin memanggil Kepala SDN Sungai Jingah 5 dan ketua komite sekolah tersebut karena memungut uang pembangunan kepada orangtua siswa baru, Senin (16/7). Sumbangan sebesar Rp 250 ribu persiswa itu untuk pembangunan UKS, perpustakaan, dan musala.

Namun, hanya Ketua Komite Sekolah H Mugeni yang datang memenuhi panggilan Disdik, sedangkan Kepala SDN Sungai Jingah 5 Antung Fahrida tidak datang karena tengah berada di Malang. Dalam keterangannya, H Mugeni mengatakan kalau penarikan sumbangan dilakukan karena bantuan dari pemerintah lambat. Sebenarnya sekolah sudah memiliki musala dan perpustakaan, tapi dialihfungsikan menjadi kelas karena kelas yang ada kurang.

“Memang pungutan itu sudah melalui rapat komite. Tapi dinas tidak menolerir kalau sumbangan untuk bangunan di sekolah negeri,” ujar Plh Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Banjarmasin Nuryadi.

Pihaknya pun meminta sekolah mengadakan rapat dengan orangtua murid dan mengembalikan  uang pembangunan jika ada orangtua yang sudah membayar.

“Tapi itu tergantung lagi pada orangtua. Kalau mereka ikhlas saja, ya sudah. Cuma khawatir nanti jadi temuan pas audit. Yang jelas dinas sudah melarang dan mengingatkan sekolah,” katanya. 

Soal alasan penarikan uang pembangunan karena bantuan dari pemerintah lambat, Nuryadi menepis tudingan tersebut. Menurutnya, sudah banyak bantuan untuk SDN Sungai Jingah 5, seperti penambahan tiga ruang kelas baru (RKB) pada tahun 2010. Pada 2012, sekolah ini kembali mendapat bantuan rehab tiga ruang kelas dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan.

“Mungkin sekolah ingin cepat, tapi kemampuan pemerintah kan bertahap. Ada 243 SD di Banjarmasin yang harus diperhatikan,” tukasnya.  

Selain memungut uang pembangunan, dua buah rumah dinas guru yang tidak terpakai di lingkungan sekolah juga dirobohkan tanpa izin untuk kepentingan pembangunan UKS, perpustakaan, dan musala.  Padahal, prosedurnya harus melalui penghapusan aset dulu. Dikatakan Nuryadi, pada Sabtu (16/7) kepala sekolah baru mengirimkan surat permohonan alihfungsi rumah dinas guru tersebut ke Disdik.

“Untuk sanksi kami belum memastikan, menunggu tim turun untuk mencari fakta. Kami juga belum mendengar keterangan langsung dari kepala sekolah karena orangnya sekarang tidak berada di tempat,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu orangtua siswa baru yang ditemui di sekolah mengungkapkan, sebelumnya sekolah dan orangtua sudah dua kali rapat mengenai pungutan tersebut. Selain uang pembangunan, ada juga bayaran Rp 150 ribu untuk seragam olahraga dan atribut sekolah. Menurutnya, ia dan sebagian besar orangtua yang hadir dalam rapat setuju saja.

“Terakhir rapat kalau tidak salah ada 59 orangtua yang datang. Paling lambat pelunasan uang pembangunan itu tanggal 30 Juli, boleh dicicil,” tuturnya.

“Uang Akan Kami Kembalikan”

Kepala SDN Sungai Jingah 5 Antung Fahrida yang dikonfirmasi Radar Banjarmasin melalui ponselnya menjelaskan, pembangunan UKS dilakukan untuk mengikuti program sekolah sehat. Sekolah juga merasa perlu menyediakan ruangan pengganti untuk perpustakaan dan musala yang sekarang digunakan sebagai kelas.

“Kami usul ke dinas, katanya dananya belum ada, cuma rehab kelas saja. Lalu kita ngomong dengan orangtua siswa baru, kebetulan disepakati. Tapi Rp 250 ribu persiswa itu sebenarnya tidak cukup juga,” ungkapnya.

Pada tahun ini, sekolah menerima 80 siswa baru untuk dua kelas. Tadinya, sekolah dan komite ingin merehab dua buah rumah dinas guru yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan sebagai musala, UKS, dan perpustakaan. Tapi karena kondisi kedua bangunan sudah lapuk, akhirnya dibongkar untuk dibangun ulang.

“Kami sudah komunikasi dengan dinas kok. Sebenarnya sudah dari tahun 2010 disuruh alihfungsi, tapi kami belum berani. Cuma tahun ini ada sekolah sehat,” tambahnya.

Soal rekomendasi dinas untuk mengembalikan uang pembangunan yang terlanjur dibayarkan orangtua, ia menegaskan akan menjalankan rekomendasi itu.

“Besok (hari ini, Red) saya sudah masuk lagi, langsung saya tindaklanjuti supaya tidak bermasalah. Ada sebagian orangtua yang sudah membayar, belum semua. Uangnya dipegang komite,” katanya.