BANJARMASIN - Pengisian kursi kosong di sekolah-sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi pada penerimaan siswa baru (PSB) akan tetap ditempuh melalui jalur resmi. Jika perlu, sekolah dapat melakukan seleksi. Namun, sekolah diminta untuk memprioritaskan calon siswa yang telah mendaftar di sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan pertama, namun tidak lulus dan tidak tertampung dimanapun.
“Kalau ada siswa yang mendaftar di satu sekolah yang tidak tertampung dimana-mana langsung di data saja. Dan kalau nantinya jumlahnya melebihi kuota, terpaksa harus melewati seleksi lagi. Tapi ini masih menunggu persetujuan kepala sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Nor Ipansyah MPd yang ditemui usai memantau pendaftaran ulang calon siswa di sejumlah sekolah, hari ini (28/6).
Dari data di situs resmi PSB online Banjarmasin, terdapat tiga SMP yang masih menyisakan kursi kosong, yakni SMPN 20, SMPN 29, dan SMPN 32. Ketiga sekolah ini dapat dikatakan berada di daerah pinggiran karena lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Namun, Ipansyah mengklaim kondisi fisik sekolah cukup bagus sehingga dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah di tengah kota.
“Kalau mau tetap sekolah di negeri, itu salah satu alternatif. Persoalannya mungkin jarak yang jauh, tapi dari segi kondisi sebenarnya tidak kalah dengan di kota. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, terserah saja,” imbuhnya.
Sementara itu, disinggung mengenai masalah pungutan terhadap siswa baru, ia lagi-lagi menegaskan bahwa hal itu hanya diperkenankan di SMA dan RSBI. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan mulai dari rapat di tingkat dewan guru, tim anggaran sekolah, sampai rapat pleno dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
“Pungutan tidak bisa dikonsep begitu saja oleh sekolah, tapi ada jenjangnya. Mulai rapat dewan guru apa saja keperluannya selama setahun, lalu dibawa ke rapat tim anggaran, setelah itu baru diputuskan dalam rapat pleno berapa yang akan diminta kepada orang tua,” terangnya.
Namun, ia juga mengatakan dapat memaklumi keluhan orang tua yang kerap terdengar terkait masalah pungutan ini. Menurutnya, orang tua siswa selama ini dijadikan sebagai sasaran utama dalam mencari tambahan dana untuk operasional sekolah, padahal itu salah. Semestinya, komite sekolah berinisiatif untuk mencari sumber pendapatan lain, misalnya perusahaan.
“Kalau ada siswa yang mendaftar di satu sekolah yang tidak tertampung dimana-mana langsung di data saja. Dan kalau nantinya jumlahnya melebihi kuota, terpaksa harus melewati seleksi lagi. Tapi ini masih menunggu persetujuan kepala sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Nor Ipansyah MPd yang ditemui usai memantau pendaftaran ulang calon siswa di sejumlah sekolah, hari ini (28/6).
Dari data di situs resmi PSB online Banjarmasin, terdapat tiga SMP yang masih menyisakan kursi kosong, yakni SMPN 20, SMPN 29, dan SMPN 32. Ketiga sekolah ini dapat dikatakan berada di daerah pinggiran karena lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Namun, Ipansyah mengklaim kondisi fisik sekolah cukup bagus sehingga dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah di tengah kota.
“Kalau mau tetap sekolah di negeri, itu salah satu alternatif. Persoalannya mungkin jarak yang jauh, tapi dari segi kondisi sebenarnya tidak kalah dengan di kota. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, terserah saja,” imbuhnya.
Sementara itu, disinggung mengenai masalah pungutan terhadap siswa baru, ia lagi-lagi menegaskan bahwa hal itu hanya diperkenankan di SMA dan RSBI. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan mulai dari rapat di tingkat dewan guru, tim anggaran sekolah, sampai rapat pleno dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
“Pungutan tidak bisa dikonsep begitu saja oleh sekolah, tapi ada jenjangnya. Mulai rapat dewan guru apa saja keperluannya selama setahun, lalu dibawa ke rapat tim anggaran, setelah itu baru diputuskan dalam rapat pleno berapa yang akan diminta kepada orang tua,” terangnya.
Namun, ia juga mengatakan dapat memaklumi keluhan orang tua yang kerap terdengar terkait masalah pungutan ini. Menurutnya, orang tua siswa selama ini dijadikan sebagai sasaran utama dalam mencari tambahan dana untuk operasional sekolah, padahal itu salah. Semestinya, komite sekolah berinisiatif untuk mencari sumber pendapatan lain, misalnya perusahaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar