Pikir-pikir Pindah Lokasi

Pengadaan Lahan RSUD Mundur ke 2013

BANJARMASIN – Anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang sudah dialokasikan di APBD Perubahan 2012 tidak terpakai. Meski sudah ada kata sepakat soal harga lahan, tapi waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk meneruskan proses pengadaan.  

“Dari awal kita berucap pembangunan rumah sakit tetap dilaksanakan sesuai visi walikota. Andai sebulan lalu pemilik lahan iya, sudah beres. Ini mundur terus dari September, rapat terakhir baru mau,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin Chairul Saleh, Jumat (7/12).

Pada musyawarah ketiga yang digelar Rabu (5/12) malam, tujuh pemilik lahan seluas dua hektare di Jl RK Ilir yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan RSUD akhirnya setuju dengan angka Rp 1,2 juta permeter persegi yang diajukan pemerintah kota.

Tapi jangka waktu penggunaan anggaran 2012 tinggal dua pekan lagi. Diperhitungkan tidak cukup untuk menyelesaikan tahapan dalam proses pengadaan tanah. Terlebih masih ada 20 bangunan liar yang juga perlu dibebaskan. Pengadaan pun dimundurkan ke tahun depan.

Namun demikian, pemerintah kota ternyata belum bertetap hati soal lokasi pembangunan RSUD. Seiring penundaan proses pengadaan tanah di Jl RK Ilir, ada rencana melakukan uji kelayakan di lokasi lain.

“Bukan pindah, bisa saja tetap di situ. Hanya saja ke depan kita ingin tetap tipe C atau mau ada peningkatan?  Kalau ditingkatkan, tanahnya harus diperluas. Dengan harga Rp 1,2 juta permeter persegi, untuk dua hektare saja sudah Rp 22 miliar. Di UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, kalau biayanya tinggi cari alternatif lain,” tuturnya.

Untuk lokasi baru, pihaknya menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Ada kemungkinan juga lokasi sebelumnya di Kelurahan Kelayan Timur yang sempat dijajaki untuk pembangunan RSUD dipertimbangkan kembali.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan berpendapat, sebaiknya pemerintah mencari lahan yang harganya lebih murah. Memang, katanya, pemerintah pusat menyatakan siap membantu. Tapi dalam bentuk dukungan peralatan, sedang pembangunan fisik harus dari APBD.

“Selama ini untuk menaikkan target pendapatan saja susah, banyak argumentasinya. Ini puluhan miliar hanya untuk lahan, bukan uang yang sedikit,” ucapnya.

Kalau kembali ke lokasi di Kelayan Timur, lanjutnya, mungkin hanya perlu Rp 3 miliar karena statusnya lahan tidur. Sisanya masih banyak untuk pembangunan fisik. Selain harga lebih murah, lahan yang ada juga lebih luas.  

“Dulu waktu saya masih di Komisi IV masalah lahan sudah final di sana, lalu muncul masalah akses jalan dan jembatan yang belum diperbaiki. Sekarang kan sudah dikerjakan,” tandasnya.