SKPD Cuek dengan LPSE

BANJARMASIN – Dicecar masalah minimnya SKPD yang sudah mengajukan proyek-proyek untuk dilelangkan secara elektronik pada triwulan I 2013 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (3/4), Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Emmy Sutrisni ‘curhat’.

Menurutnya, surat yang dilayangkan kepada SKPD seperti kurang dihiraukan. Rencana Umum Pengadaan (RUP) berisi proyek yang akan dilelangkan yang sengaja diumumkan di situs LPSE di awal tahun, dengan harapan segera direalisasikan oleh SKPD bersangkutan, ternyata juga tak berpengaruh.

“Soal peran Pengendalian Pembangunan kayaknya cuma ini yang bisa kami lakukan, kewenangan terbatas,” ujarnya. Ia juga mengeluhkan respon SKPD saat pihaknya berupaya melakukan monitoring dengan meminta data atau informasi, di mana hanya staf yang melayani.

Pihaknya menengarai itu berkaitan dengan tingkatan eselon kepala bagian yang lebih rendah dari kepala dinas.

“Tidak bisa terlalu jauh melangkah,” katanya.  Adapun alasan yang diajukan SKPD-SKPD yang lambat mengusulkan lelang rata-rata terkait ketidaksiapan. Baik pembuatan HPS (harga penetapan sendiri), spesifikasi barang, rencana anggaran biaya pembangunan, hingga belum ada penunjukkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).

“Mungkin ini juga salah satu kendala. APBD sudah diketuk akhir tahun, mestinya perencanaan juga sudah siap. Tapi karena PPTK ditunjuk setiap tahun dan pada tahun berikutnya belum tentu ditunjuk lagi orang yang sama, jadi tidak dikerjakan,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Chandra Bayu mengatakan, ia mendapat informasi bahwa di Kabupaten Barito Kuala tidak ada masalah dengan keterlambatan lelang proyek pemerintahnya.  “Masalah sudah bisa tandatangan kontrak,” cetusnya.

Anggota Komisi III M Firmansyah juga mengatakan, sebentar lagi sudah akan masuk ke pembahasan APBD perubahan. Sedangkan program-program yang dianggarkan di APBD belum ada yang terealisasi. Ditambahkan anggota Komisi III lainnya, M Dafik As’ad, pada periode yang lalu pengesahan APBD sering molor. Sekarang sudah bisa dilakukan sebelum masuk tahun anggaran berakhir, tapi keterlambatan masih juga terjadi.

“Artinya, anggaran yang dibagi-bagi di APBD sifatnya gelondongan, karena tidak ada perencanaan apa yang mau dikerjakan. Akhirnya, waktu malah habis untuk membuat perencanaan,” ucapnya.

Pada tahun 2013, Bagian Pengendalian Pembangunan menargetkan jumlah paket yang berhasil dilelang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebanyak 250 paket, dan 150 paket melalui eproc. Pada triwulan I, baru sekitar 50 paket yang diusulkan yang berasal dari enam SKPD. Sebagian besar paket pembangunan jalan dan jembatan dari Dinas Bina Marga, serta normalisasi sungai dari Dinas Sumber Daya Air dan Drainase.