Tiga Komisioner KPU Ikut Daftar

Anggaran Belum Turun, Seleksi Pakai Dana Talangan

BANJARMASIN – Pendaftaran anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin pada 28 Maret-3 April 2013 menjaring 57 orang. Termasuk tiga orang komisioner KPU Kota Banjarmasin yang saat ini masih menjabat, yakni Ketua KPU Kota Banjarmasin Makhmud Syazali, serta dua orang anggota, Rahman Agus dan Anis Khairani.

“Tidak ada halangan bagi mereka ikut daftar lagi,” ujar Ketua Panitia Seleksi Anggota KPU Kota Banjarmasin Karyono Ibnu Ahmad, Kamis (4/4).

Saat ini, pihaknya tengah melakukan seleksi kelengkapan administrasi. Hasilnya akan diumumkan tanggal 8-9 April.

“Yang patut diwaspadai terutama terkait persyaratan tidak boleh jadi pengurus parpol minimal dalam lima tahun terakhir, tidak terlibat kasus narkoba, tidak pernah dipenjara, dan kalau PNS harus ada izin dari atasan,” tuturnya.
Seleksi kemudian disambung dengan tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mencari 20 peringkat terbaik. Ke-20 orang ini selanjutnya akan diuji kelayakan dan kepatutan oleh KPU provinsi sekitar pertengahan Juni. Sedangkan pelantikan anggota terpilih dijadwalkan akhir Juni.

Masa jabatan komisioner KPU periode 2008-2013 sendiri bakal berakhir pertengahan Mei. Sedianya, seleksi dimulai empat bulan sebelumnya atau bulan Februari, tapi terlambat karena anggaran dari pemerintah pusat belum cair. 

“Ya pansel berusaha mengikuti waktu yang tersedia selama dua bulan. Sampai hari ini tidak ada jadwal yang berubah,” katanya.

Terpisah, Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Murlan mengungkapkan, sampai saat ini anggaran seleksi anggota KPU belum juga turun. Tapi karena tahapan Pemilu 2014 tidak boleh mundur, seleksi tetap digelar meski dengan dana talangan.

“Sumbernya kita pinjam dari mana-mana, termasuk kegiatan gerak jalan besok (hari ini) juga dalam rangka mencari dana talangan,” imbuhnya. 

Menurutnya, persetujuan DPR baru diberikan dan DIPA KPU juga baru selesai direvisi. Namun, anggaran tidak serta merta bisa segera dicairkan. Untuk sementara, pihaknya terpaksa memprioritaskan pembiayaan yang urgen.

“Misalnya, untuk gaji anggota pansel, kami harus bilang minta maaf. Bukan tidak penting, tapi yang wajib-wajib dulu, seperti cetak blanko, sosialisasi, dan pelaksanaan tes nanti,” ucapnya.