Honor Kader Posyandu Batal Naik

BANJARMASIN - Pencairan honor kader Posyandu se-Kota Banjarmasin terkendala Surat Keputusan (SK) Walikota yang belum terbit.

Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kota Banjarmasin AN Djaya melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Keluarga Sejahtera Rahmi Koswaty menjelaskan, sebelumnya para kader Posyandu hanya di Sk-kan kepala badan.

Namun, hal itu berujung pada teguran Inspektorat Kota Banjarmasin. Karena menyangkut duit APBD, SK para kader Posyandu yang mendapat honor harus ditandatangani langsung oleh walikota.

“SK belum selesai, masih proses. Dokumennya tebal karena jumlah kader ribuan. Kabar terakhir sudah di sekda,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.

Diupayakan pencairan paling lambat bulan Mei. Pembayaran honor akan dilakukan perempat bulan atau tiga kali dalam setahun. Para kader Posyandu balita, lansia, dan dasawisma di Banjarmasin berjumlah total 4.428 orang. Mereka mendapat honor Rp 12.500 perbulan.

“Anggaran untuk membayar honor sudah tersedia, awal Mei rencana dikeluarkan, tapi mungkin kami kurang menginformasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara kenaikan honor kader Posyandu yang diwacanakan pada pembahasan APBD 2013 batal direalisasikan tahun ini. Ia mengatakan, untuk menaikkan honor kader Posyandu saat ini sangat sulit. Dari anggaran dana revitalisasi Posyandu sekitar Rp 845 juta, 70 persen tersedot untuh honor kader saja.

Kalau honor kader Posyandu dinaikkan empat kali lipat seperti rencana semula, anggaran akan membengkak hingga Rp 1,5 miliar. Padahal, BKBPMP hanya mendapat alokasi Rp 5 miliar untuk membiayai tiga bidang sekaligus, yakni KB, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.
“Mulai tahun 2014 rencananya yang akan dinaikkan, dari Rp 12.500 jadi Rp 50 ribu perbulan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Mursyid mengatakan, pada pembahasan APBD 2013 sebenarnya sudah disepakati honor kader Posyandu akan dinaikkan menjadi Rp 50 ribu perbulan. Namun, ternyata tidak jadi terealisasi dan pihaknya juga baru mengetahui setelah rapat dengan BKBPMP.

“Sudah disetujui saat pembahasan anggaran. Kali mengali dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), anggarannya cukup,” ucapnya.