Guru Bingung Tambahan Jam Mengajar Tidak Diakui

Tahap Satu, Baru Sebagian Terima Tunjangan Sertifikasi

BANJARMASIN – Tunjangan sertifikasi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahap satu untuk bulan Januari-Maret 2013 mulai dicairkan sejak dua pekan lalu. Namun, baru sebagian guru yang sudah menerimanya. 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Nor Ipansyah mengatakan, para guru tersebut sudah sudah memenuhi syarat dan tercantum dalam SK Mendikbud 2013 tahap satu.

“Sedangkan yang belum mungkin karena ada data yang belum valid, hingga belum ada namanya dalam SK tahap satu. Masih ada waktu untuk perbaikan data sampai dengan 14 mei 2013,” ujarnya, Senin (29/4).

Disdik mencatat tunjangan sertifikasi guru PNSD di Banjarmasin tahap satu tahun 2013 baru diterima 1.336 orang guru. Nilainya sekitar Rp 11 miliar. Sisanya, ada 528 orang guru yang siap di-SK-kan, 821 orang dalam tahap perbaikan data, dan yang belum update data pertanggal 25 April 3013 ada 311 orang.

“Dalam SK tahap dua, ada penambahan 65 orang,” imbuhnya.

Tidak serentaknya pencairan tunjangan sertifikasi guru PNSD terjadi karena penggunaan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk SD dan SMP, dan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) untuk SMA. Seperti diketahui, sistem informasi online ini dikembangkan agar tidak terdapat data-data fiktif, misalnya terkait beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu.

“Persoalannya sehingga tunjangan tidak cair ini banyak, antara lain kekurangan jam mengajar, atau jam mengajar cukup tapi bidang studi tidak sesuai. Bisa juga karena kesalahan pada input data,” katanya.

Kalau kekurangan jam mengajar, sambungnya, maka guru harus berinisiatif mencari tambahan jam mengajar, baik di sekolahnya sendiri maupun di sekolah lain. Kalau masalahnya kesalahan data, maka guru mesti mendatangi operator di sekolah untuk perbaikan data.

Sementara itu, berbagai cara dilakukan sekolah agar guru-guru mereka yang sudah bersertifikasi memenuhi jam mengajar minimal 24 jam perminggu. Seperti di SMP Negeri 10 Banjarmasin, beberapa mata pelajaran ditambah jamnya dan guru-guru diberi tugas tambah, misalnya jadi kepala lab.

Meski demikian, tetap saja masih ada masalah. Dari 33 orang guru yang bersertifikasi, baru delapan orang yang tunjangannya sudah cair. Kemudian, 13 orang guru datanya dinyatakan tidak valid. Padahal, pada pendataan sebelumnya tidak ada masalah.

“Dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), sekolah dibolehkan menambah jam mengajar maksimal empat jam untuk satu mata pelajaran perkelas dalam seminggu. Misalnya, Matematika kami tambah dari empat jam jadi enam jam, tapi di sistem dinyatakan tambahan jam mengajar itu tidak wajar Kami menduga di sistem Dapodik tambahan jam mengajar itu tidak diakui,” tutur Kepala SMPN 10 Bukhari.

Ia menambahkan, pihaknya masih mencari jalan mengatasi persoalan ini, apakah dengan merombak KTSP atau guru yang kekurangan jam mengajar harus menambah dengan menyambi di sekolah lain.

Di SMPN 28 Banjarmasin, sekolah memutuskan untuk menambah kelas. Kepala SMPN 28 Banjarmasin Saipuddin Zuhri mengatakan, sebelumnya jam mengajar guru sudah memenuhi syarat karena dibolehkan mengajar pelajaran yang tidak linier.

“Di sini ada lima guru Bahasa Indonesia, harus bagi-bagi jam. Yang kurang ditambah, misalnya dengan mengajar baca tulis Alquran. Nah, sekarang itu tidak boleh lagi, harus linier,” ucapnya.

Mulai tahun ajaran baru nanti, pihaknya bakal memecah empat ruangan kelas dua menjadi enam ruangan sebagai solusi untuk memenuhi target mengajar 24 jam. Itupun dengan memanfaatkan ruang UKS dan menyekat lab komputer karena kekurangan bangunan.

“Sebenarnya itu dulu  juga kelas, karena tidak punya UKS dan lab komputer, kami alihfungsi. Sekarang dikembalikan lagi jadi kelas,” lanjutnya.