Diskusi Publik Pemilukada Kalimantan Selatan 2010 Ala KAMMI

Pemilukada Belum Mampu Cerdaskan Masyarakat

Dewasa ini, para calon kepada daerah nampaknya lebih sibuk menjual citra diri ketimbang program kerja dalam rangka meraih simpati masyarakat, termasuk di Kalsel. Pertanyaan pun timbul, mampukah Pemilukada menghasilkan pemimpin yang berkualitas jika praktek ini tumbuh subur?

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Kesatuan aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Selatan kemarin (05/02) menggelar Diskusi Publik Pemilukada Kalimantan Selatan 2010 di Aula Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel dengan tema Pemilukada dan Kualitas Kepemimpinan Kalsel. Narasumber yang hadir adalah akademisi dan pengamat politik Budi Suryadi M.Si, Ketua KAMMI Daerah Kalsel Syam Indra Pratama, dan calon gubernur dari jalur independen Khairil Wahyuni. Sebenarnya, panitia telah mengundang seluruh calon gubernur yang akan bertarung pada Pemilukada Juni mendatang untuk hadir, namun ternyata undangan tersebut tak mendapat respon yang cukup baik sehingga akhirnya hanya Khairil Wahyuni seorang yang menampakkan batang hidungnya.

Dalam diskusi kemarin, kampanye para calon kepala daerah yang dinilai jor-joran mendapat sorotan tajam. Budi Suryadi melihat indikasi menguatnya pemilik modal pada Pemilukada Kalsel 2010 ini. Akibatnya, katanya, seusai pemilukada nanti calon yang terpilih akan sibuk mengembalikan modal dan menjadikan masyarakat sebagai musuh.

“Masyarakat akan dihindari dan tidak lagi diperhatikan. Hal ini berbeda dengan di Jawa, dimana calon yang terpilih akan semakin meningkatkan sensibilitasnya dalam pelayanan publik untuk meretas jaringan kekuatan baru,” jelasnya.

Pernyataan senada diungkapkan Khairil Wahyuni yang maju pada Pemilukada Gubernur berpasangan dengan Alwi Sahlan.

“Saya khawatir jika yang jadi gubernur bukan calon yang menang, tapi justru pemilik modal yang telah mengongkosi kegiatan kampanyenya,” ujarnya.

Sementara itu, politik pencitraan yang lebih menonjol daripada pemaparan program kerja dalam kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah juga dinilai sebagai langkah yang tidak mencerdaskan masyarakat. Pasalnya, pemimpin yang berkualitas tak bisa hanya dinilai dari jargon-jargon yang digunakannya, namun juga dari program kerja yang jelas. Namun, nyatanya sekarang hampir tak ada baliho atau selebaran yang menampilkan program kerja para calon dan hanya menjual figur. Dalam masalah ini, masyarakat khususnya melalui lembaga kemahasiswaan seharusnya bersikap kritis.

“Civil society atau masyarakat sipil juga berperan penting dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas karena dengan bargaining position atau posisi tawarnya yang besar, masyarakat bisa menjadi sistem kontrol,” kata Syam Indra Pratama yang baru saja terpilih menahkodai KAMMI Daerah Kalsel.

Budia Suryadi menambahkan jika campur aduknya kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para calon kepala daerah juga merupakan sesuatu yang tidak mendidik.

“Tapi tidak bisa disalahkan juga karena calon-calon yang sama kuat muncul bersamaan sehingga terjadi polarisasi ideologi yang yang sangat tajam. Calon A ada di satu kutub, calon B ada di kutub yang saatunya lagi,” ucapnya.

Sedangkan Khairil Wahyuni menyatakan jika jalur independen sebenarnya merupakan salah satu jalan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas karena calon independen umumnya tak punya basis massa dan kekuatan finansial sehingga dukungan masyarakat yang diberikan kepada mereka lebih murni.

(liputan tanggal 05 Februari 2010)