Rusian : 2010, Banjarmasin Harus Mandiri
BANJARMASIN – Pembangunan di Banjarmasin dinilai berhasil oleh daerah lain. Buktinya, kemarin sejumlah anggota DPRD Kota Bogor berkunjung ke kota ini untuk berbagi pengalaman dan belajar dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedatangan rombongan ini disambut oleh segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin di ruang rapat mini gedung DPRD Kota Banjarmasin.
Yusuf Suwandi, anggota Komisi C bidang Pembangunan DPRD Kota Bogor yang termasuk dalam rombongan, usai pertemuan menyatakan jika pihaknya sangat terkesan dengan kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggali dan mengelola pendapatan daerah. Ia membandingkan PAD dan APBD Kota Banjarmasin yang tak jauh berbeda dengan Kota Bogor, padahal Bogor adalah salah satu daerah penyangga ibu kota. Diungkapkannya, saat ini PAD Kota Bogor mencapai Rp 112 miliar dan APBD mencapai Rp 900 miliar, sedangkan PAD Kota Banjarmasin mencapai Rp 72 miliar dan APBD mencapai Rp 800 miliar.
“Seharusnya Bogor bisa lebih maju. Hasil kunjungan ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus menggali potensi pendapatan di daerah kami nanti,” ujarnya.
Sementara itu, kunjungan DPRD Kota Bogor kemarin juga dimanfaatkan oleh DPRD Kota Banjarmasin untuk mencuri ilmu agar pada tahun 2010 ini Banjarmasin dapat menjadi kota yang mandiri, dimana salah satu cirinya adalah tidak lagi menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jabodetabek itu kota-kota yang sudah mulai mandiri yang sudah tidak menerima DAU dan DAK. Itu salah satu ciri-ciri kota yang maju. Kalau ada daerah yang teriak-teriak karena DAU dan DAK dikurangi, itu konyol,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian SE.
Pada tahun 2010 ini, lanjutnya, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi II yang menangani bidang ekonomi dan keuangan sudah mulai melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terwujudnya Banjarmasin sebagai kota yang mandiri, di antaranya dengan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi serta pengelolaannya untuk menekan kebocoran PAD yang pada muaranya akan berimplikasi pada peningkatan APBD Kota Banjarmasin.
(liputan tanggal 12 Maret 2010)
BANJARMASIN – Pembangunan di Banjarmasin dinilai berhasil oleh daerah lain. Buktinya, kemarin sejumlah anggota DPRD Kota Bogor berkunjung ke kota ini untuk berbagi pengalaman dan belajar dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelenggarakan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedatangan rombongan ini disambut oleh segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjarmasin di ruang rapat mini gedung DPRD Kota Banjarmasin.
Yusuf Suwandi, anggota Komisi C bidang Pembangunan DPRD Kota Bogor yang termasuk dalam rombongan, usai pertemuan menyatakan jika pihaknya sangat terkesan dengan kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggali dan mengelola pendapatan daerah. Ia membandingkan PAD dan APBD Kota Banjarmasin yang tak jauh berbeda dengan Kota Bogor, padahal Bogor adalah salah satu daerah penyangga ibu kota. Diungkapkannya, saat ini PAD Kota Bogor mencapai Rp 112 miliar dan APBD mencapai Rp 900 miliar, sedangkan PAD Kota Banjarmasin mencapai Rp 72 miliar dan APBD mencapai Rp 800 miliar.
“Seharusnya Bogor bisa lebih maju. Hasil kunjungan ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus menggali potensi pendapatan di daerah kami nanti,” ujarnya.
Sementara itu, kunjungan DPRD Kota Bogor kemarin juga dimanfaatkan oleh DPRD Kota Banjarmasin untuk mencuri ilmu agar pada tahun 2010 ini Banjarmasin dapat menjadi kota yang mandiri, dimana salah satu cirinya adalah tidak lagi menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jabodetabek itu kota-kota yang sudah mulai mandiri yang sudah tidak menerima DAU dan DAK. Itu salah satu ciri-ciri kota yang maju. Kalau ada daerah yang teriak-teriak karena DAU dan DAK dikurangi, itu konyol,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian SE.
Pada tahun 2010 ini, lanjutnya, DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi II yang menangani bidang ekonomi dan keuangan sudah mulai melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terwujudnya Banjarmasin sebagai kota yang mandiri, di antaranya dengan lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi serta pengelolaannya untuk menekan kebocoran PAD yang pada muaranya akan berimplikasi pada peningkatan APBD Kota Banjarmasin.
(liputan tanggal 12 Maret 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar