A good journalist is not the one that writes what people say, but the one that writes what he is supposed to write. #TodorZhivkov

Rabu, 31 Maret 2010

HMI Ancam Demo Besar-Besaran

BANJARMASIN - Setelah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Polda Kalsel beberapa waktu lalu, sebagai bentuk solidaritas terhadap penyerangan kantor sekretariat HMI di Makassar oleh oknum polisi setempat, kemarin sore belasan anggota organisasi ini di Kalsel dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya mengadakan pertemuan dengan Polda Kalsel di Jorong Café & Resto.
Namun, tak ada kesepakatan yang berhasil tercapai di antara kedua belah pihak, sehingga HMI Kalsel mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi daripada sebelumnya dalam waktu dekat ini.

Menurut keterangan Ketua HMI Kalsel Kholiqin Noor yang ditemui usai pertemuan, pihaknya bermaksud untuk membuat kesepakatan dengan Polda Kalsel agar bersama-sama menjaga ketenteraman Kota Banjarmasin sehingga kejadian di Makassar tak terulang di daerah ini. Selain itu, HMI Kalsel juga menginginkan agar Polda Kalsel mendukung pencopotan Kapolda Sulsel dari jabatannya serta aparat kepolisian yang telah melakukan kekerasan terhadap masahasiswa ditindak tegas. Namun, pihak Polda Kalsel ternyata tak bersedia menandatangai surat persetujuan yang disodorkan oleh HMI Kalsel tersebut.

Oleh karena itu, ujarnya, HMI Kalsel akan kembali berunjuk rasa dengan mengerahkan massa yang lebih banyak untuk menekan Polda Kalsel agar mau memenuhi tuntutan mereka.
“Waktunya tunggu hasil evaluasi dari aksi kami hari ini. Tapi aksi akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di Kalsel,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Untung S Rajab SH pada acara pertemuan antar mahasiswa, Ormas, dan LSM tersebut mengatakan menyambut baik pertemuan tersebut. Semoga dengan adanya pertemuan ini tali silaturahmi antara mahasiswa, Ormas, dan LSM tetap terjalin dengan baik,” ucapnya.

Diharapkannya, dengan kejadian demo yang berujung anarkis di Jakarta dan Makassar tidak berimbas ke daerah Kalimantan Selatan. “Kalaupun sampai terjadi konflik maka penanganannya ada dua. Yakni dengan cara musyawarah atau proses hukum,” tegas untung seraya menghimbau agar para aktivis harus berjuang demi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok atau perorangan. (/hni)

(liputan tanggal 09 Maret 2010)

Tidak ada komentar: