Untuk Program Pengentasan Kemiskinan
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melakukan pendataan penduduk sehingga dihasilkan database kependudukan yang valid agar program-program pembangunan tepat sasaran. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Fauzan, hari ini (10/05).
“Ini sebenarnya aturan lama, tapi di tempat kita semangatnya masih naik turun,” ujarnya.
Dijelaskannya, komitmen dan konsistensi yang tinggi ini merupakan kunci sukses Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Hal itu terungkap dalam studi banding yang dilakukan oleh Komisi IV ke kota minyak tersebut beberapa waktu lalu.
“Jadi, kesuksesan program pendidikan dan kesehatan gratis awalnya dari data yang valid itu,” ujarnya.
Pasalnya, pendidikan dan kesehatan gratis tidak selamanya berdampak positif jika diberlakukan kepada masyarakat yang tergolong mampu.
“Kalau kita lihat penggratisan ini akan mengebiri kemandirian masyarakat ketika mereka yang sebenarnya mampu dipaksa harus tidak mampu. Efeknya kurang bagus,” katanya lagi.
Masih terkait dengan upaya menurunkan angka kemiskinan, Fauzan juga mengusulkan agar setiap SKPD menganggarkan dana untuk program pengentasan kemisikinan ini, misalnya dengan menggelar pelatihan-pelatihan keterampilan.
Selain itu, ia juga menghendaki agar kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat lebih diberdayakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dirinya meyakini bahwa dengan langkah mendekatkan diri kepada kelompok atau komunitas ini akan lebih efektif untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga lebih mudah mendapatkan masukan dari masyarakat daripada melalui lembaga struktural yang penuh dengan birokrasi.
“Setiap lini harus dicoba, tidak mesti harus lewat lembaga strutural. Kelompok masyarakat juga bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat mengetahui program pemerintah dan dapat memberi masukan,” tandasnya.
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melakukan pendataan penduduk sehingga dihasilkan database kependudukan yang valid agar program-program pembangunan tepat sasaran. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Fauzan, hari ini (10/05).
“Ini sebenarnya aturan lama, tapi di tempat kita semangatnya masih naik turun,” ujarnya.
Dijelaskannya, komitmen dan konsistensi yang tinggi ini merupakan kunci sukses Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Hal itu terungkap dalam studi banding yang dilakukan oleh Komisi IV ke kota minyak tersebut beberapa waktu lalu.
“Jadi, kesuksesan program pendidikan dan kesehatan gratis awalnya dari data yang valid itu,” ujarnya.
Pasalnya, pendidikan dan kesehatan gratis tidak selamanya berdampak positif jika diberlakukan kepada masyarakat yang tergolong mampu.
“Kalau kita lihat penggratisan ini akan mengebiri kemandirian masyarakat ketika mereka yang sebenarnya mampu dipaksa harus tidak mampu. Efeknya kurang bagus,” katanya lagi.
Masih terkait dengan upaya menurunkan angka kemiskinan, Fauzan juga mengusulkan agar setiap SKPD menganggarkan dana untuk program pengentasan kemisikinan ini, misalnya dengan menggelar pelatihan-pelatihan keterampilan.
Selain itu, ia juga menghendaki agar kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat lebih diberdayakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Dirinya meyakini bahwa dengan langkah mendekatkan diri kepada kelompok atau komunitas ini akan lebih efektif untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya pemerintah juga lebih mudah mendapatkan masukan dari masyarakat daripada melalui lembaga struktural yang penuh dengan birokrasi.
“Setiap lini harus dicoba, tidak mesti harus lewat lembaga strutural. Kelompok masyarakat juga bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat mengetahui program pemerintah dan dapat memberi masukan,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar