BANJARMASIN - Sebuah keranda mayat ikut mewarnai aksi unjuk rasa sejumlah orang yang menamakan diri mereka Masyarakat Peduli Kota (MPK) di halaman Gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin (9/6) sekitar pukul 10.30 WITA. Keranda tersebut dianggap sebagai simbol matinya demokrasi akibat penyakit sogok, suap, dan politik uang yang akan melahirkan pemimpin haram dan masyarakat yang bermental pengemis.
Selain mengusung keranda mayat, salah seorang peserta aksi juga membagi-bagikan uang kertas mainan lima puluh ribuan sebagai sindiran terhadap maraknya praktek money politic selama Pemilukada.
Mulyadi, koordinator aksi, mengatakan bahwa pesta demokrasi di Kota Banjarmasin yang telah berjalan aman dan damai telah ternoda oleh ulah pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, seperti mengkoordinir warga dengan imbalan uang.
“Sudah jelas ketidakpekaan Panwas dan aparat keamanan dengan bukti-bukti yang ada. Padahal ada payung hukumnya, tapi berdalih keterbatasan dan pembuktian yang sulit,” ujarnya.
Ia juga menuding KPU sebagai penyelenggara Pemilukada telah mendapat intimidasi untuk mendukung salah satu pasangan calon atau tidak netral sehingga pada saat pencoblosan kecurangan dapat berjalan dengan aman.
“Masyarakat kita jadi bodoh dan malas karena disuap tanpa mereka tahu apa akibatnya. Jadi, kami minta kepada DPRD Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini,” katanya.
Tak hanya asal kecap, ia lantas membeberkan bukti-bukti terjadinya money politic berupa surat pernyataan bermaterai dari orang-orang yang mengaku menerima uang dari salah satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin lalu.
“Kami membuka posko dan masyarakat yang datang ketika kami tanya apakah mereka berani menjadi saksi ternyata mereka berani. Sehingga itulah modal kami untuk melaksanakan aksi ini,” ucapnya.
Menurutnya sudah ada sekitar 400 orang yang siap menjadi saksi yang berasal dari hampir seluruh wilayah di Kota Banjarmasin. Jika kemudian sangkaan money politic ini terbukti benar, maka pihaknya meminta agar Pemilukada diulang sebagai bentuk keadilan terhadap masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian SE yang kemarin turun langsung menemui para pendemo menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk menindaklanjuti dugaan money politic ini dengan berbekal bukti-bukti yang ada.
“Kami anggota DPRD adalah pengemban amanah dan tempat menitip pesan tentunya sudah merupakan kewajiban kami. Kami siap baik di depan atau di belakang untuk bekerja sam,” cetusnya.
Meski melibatkan massa yang cukup banyak, namun aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan damai. Selain berkat penjagaan petugas kepolisian dan Satpol PP yang cukup ketat, koordinator aksi juga berulang kali mengingatkan massa untuk tidak bertindak anarkis. Di sela aksi, sebagian massa ada yang menghamparkan sebuah spanduk putih panjang dan selanjutnya secara bergantian massa membubuhkan pesannya terkait matinya demokrasi di Banjarmasin. Usai puas menyampaikan aspirasinya, massa pun lalu membubarkan diri dengan tertib.
Selain mengusung keranda mayat, salah seorang peserta aksi juga membagi-bagikan uang kertas mainan lima puluh ribuan sebagai sindiran terhadap maraknya praktek money politic selama Pemilukada.
Mulyadi, koordinator aksi, mengatakan bahwa pesta demokrasi di Kota Banjarmasin yang telah berjalan aman dan damai telah ternoda oleh ulah pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, seperti mengkoordinir warga dengan imbalan uang.
“Sudah jelas ketidakpekaan Panwas dan aparat keamanan dengan bukti-bukti yang ada. Padahal ada payung hukumnya, tapi berdalih keterbatasan dan pembuktian yang sulit,” ujarnya.
Ia juga menuding KPU sebagai penyelenggara Pemilukada telah mendapat intimidasi untuk mendukung salah satu pasangan calon atau tidak netral sehingga pada saat pencoblosan kecurangan dapat berjalan dengan aman.
“Masyarakat kita jadi bodoh dan malas karena disuap tanpa mereka tahu apa akibatnya. Jadi, kami minta kepada DPRD Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini,” katanya.
Tak hanya asal kecap, ia lantas membeberkan bukti-bukti terjadinya money politic berupa surat pernyataan bermaterai dari orang-orang yang mengaku menerima uang dari salah satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin lalu.
“Kami membuka posko dan masyarakat yang datang ketika kami tanya apakah mereka berani menjadi saksi ternyata mereka berani. Sehingga itulah modal kami untuk melaksanakan aksi ini,” ucapnya.
Menurutnya sudah ada sekitar 400 orang yang siap menjadi saksi yang berasal dari hampir seluruh wilayah di Kota Banjarmasin. Jika kemudian sangkaan money politic ini terbukti benar, maka pihaknya meminta agar Pemilukada diulang sebagai bentuk keadilan terhadap masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian SE yang kemarin turun langsung menemui para pendemo menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk menindaklanjuti dugaan money politic ini dengan berbekal bukti-bukti yang ada.
“Kami anggota DPRD adalah pengemban amanah dan tempat menitip pesan tentunya sudah merupakan kewajiban kami. Kami siap baik di depan atau di belakang untuk bekerja sam,” cetusnya.
Meski melibatkan massa yang cukup banyak, namun aksi unjuk rasa ini berjalan aman dan damai. Selain berkat penjagaan petugas kepolisian dan Satpol PP yang cukup ketat, koordinator aksi juga berulang kali mengingatkan massa untuk tidak bertindak anarkis. Di sela aksi, sebagian massa ada yang menghamparkan sebuah spanduk putih panjang dan selanjutnya secara bergantian massa membubuhkan pesannya terkait matinya demokrasi di Banjarmasin. Usai puas menyampaikan aspirasinya, massa pun lalu membubarkan diri dengan tertib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar