BANJARMASIN – Kinerja Dinas Pengelolaan Pasar (Dispas) Kota Banjarmasin terus menuai kritik. Banyaknya permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan seperti tunggakan sewa kios maupun pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal, membuat dewan mengeluarkan ultimatum keras.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM mengatakan jika dalam satu tahun ke depan Dispas tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pengelolaan pasar kemungkinan besar akan diserahkan kepada perusahaan daerah (perusda) atau pihak swasta seperti yang diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia.
“Kita ini sebenarnya kalah dalam hal pengelolaan saja. Seharusnya pasar dikelola oleh manajemen yang profesional, punya visi ke depan, dan kemauan yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi dalam pengelolaan pasar sangat penting mengingat Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, namun ironisnya pendapatan dari sektor pasar selama ini justru tak bisa diandalkan.
“Di Banjarmasin itu kan hampir setiap sudutnya pasar, semestinya paling tidak pendapatannya seimbang dengan pengeluarannya. Tapi yang terjadi setiap tahun anggaran untuk pengelolaan pasar justru terus ditambah karena manajemennya kacau,” katanya.
Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana untuk melimpahkan pengelolaan pasar kepada perusda atau pihak swasta yang benar-benar menguasai manajemen pasar sehingga pengelolaannya lebih baik.
“Itu nanti yang akan kita evaluasi, kalau tetap tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada bisa jadi pasar akan akan diperusdakan atau diswastakan,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad SE MM mengatakan jika dalam satu tahun ke depan Dispas tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pengelolaan pasar kemungkinan besar akan diserahkan kepada perusahaan daerah (perusda) atau pihak swasta seperti yang diterapkan di beberapa daerah lain di Indonesia.
“Kita ini sebenarnya kalah dalam hal pengelolaan saja. Seharusnya pasar dikelola oleh manajemen yang profesional, punya visi ke depan, dan kemauan yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi dalam pengelolaan pasar sangat penting mengingat Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, namun ironisnya pendapatan dari sektor pasar selama ini justru tak bisa diandalkan.
“Di Banjarmasin itu kan hampir setiap sudutnya pasar, semestinya paling tidak pendapatannya seimbang dengan pengeluarannya. Tapi yang terjadi setiap tahun anggaran untuk pengelolaan pasar justru terus ditambah karena manajemennya kacau,” katanya.
Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana untuk melimpahkan pengelolaan pasar kepada perusda atau pihak swasta yang benar-benar menguasai manajemen pasar sehingga pengelolaannya lebih baik.
“Itu nanti yang akan kita evaluasi, kalau tetap tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada bisa jadi pasar akan akan diperusdakan atau diswastakan,” tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar