BANJARMASIN – Setelah sempat tertunda selama hampir tiga bulan, rencana pembongkaran lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang ruas kanan Jl Cendana atau yang lebih dikenal dengan kawasan Warung Cendana kembali bergulir. Para pedagang telah diultimatim untuk segera angkat kaki paling lambat akhir bulan ini. Jika tidak, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin akan melakukan pembongkaran paksa.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Drs Ichwan Noorchaliq yang ditemui di sela acara rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) di gedung DPRD Kota Banjarmasin kemarin.
“Penundaan kemarin semata-mata alasan kemanusiaan saja. Tapi ini yang terakhir karena kita merasa tidak enak dengan pemprov. Pembongkaran ini kan sebenarnya permintaan pemprov selain juga karena protes-protes masyarakat terkait parkir yang semrawut sehingga sering menimbulkan kemacetan,” tuturnya.
Ikhwan menjelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan antara perwakilan pedagang dengan walikota yang dibuat bulan Mei lalu, maka para pedagang akan membongkar sendiri lapak milik mereka. Apabila sampai batas waktu yang diberikan ada pedagang yang membandel, maka pemkot tidak akan segan-segan melakukan pembongkaran paksa. Diungkapkannya pula, pembongkaran ini tidak akan disertai ganti rugi.
“Lagipula mereka sudah punya tempat berjualan yang baru. Seperti di Jl Cendana II, tempatnya sudah jadi, tinggal dipindahi saja,” imbuhnya.
Pada minggu ketiga bulan Juli, pemkot bakal melayangkan surat pemberitahuan kepada para pedagang yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengingatkan akan isi kesepakatan yang telah dibuat.
“Kita hanya mengingatkan janji yang mereka buat sendiri di atas materai bahwa akhir Juli mereka akan membongkar sendiri,” tandasnya.
Namun, saat ditanya mengenai kepastian eksekusi pembongkaran, Ikhwan justru memberikan jawaban yang mengambang. Sementara ini, katanya, pembongkaran Warung Cendana memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun kembali lagi keputusan sepenuhnya berada di tangan walikota. Artinya, bisa saja rencana berubah jika pembongkaran tidak juga terealisasi sampai masa jabatan walikota saat ini berakhir bulan Agustus nanti dan walikota yang terpilih tidak menginginkan pembongkaran dilanjutkan.
“Kami bekerja atas dasar perintah. Kalau pimpinan memerintahkan dibongkar ya dibongkar. Kalau tidak ya tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin Alwi Sahlan justru mengaku tak tahu menahu mengenai kelanjutan rencana pembongkaran Warung Cendana. Ditemui pada kesempatan yang sama, ia mengatakan bahwa pembongkaran Warung Cendana sepenuhnya merupakan keinginan walikota.
“Jadi, saya tidak tahu, lebih baik tanya walikota saja,” katanya.
Pernyataannya ini tentu terdengar cukup aneh karena roda pemerintahan semestinya dijalankan bersama-sama antara pimpinan dan wakilnya.
“Ya, semestinya memang begitu. Tapi kemarin kan sudah pisah, yang satu tetap jadi walikota dan satunya maju ke pemilihan gubernur,” sahutnya sambil buru-buru berlalu.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Drs Ichwan Noorchaliq yang ditemui di sela acara rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) di gedung DPRD Kota Banjarmasin kemarin.
“Penundaan kemarin semata-mata alasan kemanusiaan saja. Tapi ini yang terakhir karena kita merasa tidak enak dengan pemprov. Pembongkaran ini kan sebenarnya permintaan pemprov selain juga karena protes-protes masyarakat terkait parkir yang semrawut sehingga sering menimbulkan kemacetan,” tuturnya.
Ikhwan menjelaskan bahwa sesuai dengan kesepakatan antara perwakilan pedagang dengan walikota yang dibuat bulan Mei lalu, maka para pedagang akan membongkar sendiri lapak milik mereka. Apabila sampai batas waktu yang diberikan ada pedagang yang membandel, maka pemkot tidak akan segan-segan melakukan pembongkaran paksa. Diungkapkannya pula, pembongkaran ini tidak akan disertai ganti rugi.
“Lagipula mereka sudah punya tempat berjualan yang baru. Seperti di Jl Cendana II, tempatnya sudah jadi, tinggal dipindahi saja,” imbuhnya.
Pada minggu ketiga bulan Juli, pemkot bakal melayangkan surat pemberitahuan kepada para pedagang yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengingatkan akan isi kesepakatan yang telah dibuat.
“Kita hanya mengingatkan janji yang mereka buat sendiri di atas materai bahwa akhir Juli mereka akan membongkar sendiri,” tandasnya.
Namun, saat ditanya mengenai kepastian eksekusi pembongkaran, Ikhwan justru memberikan jawaban yang mengambang. Sementara ini, katanya, pembongkaran Warung Cendana memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun kembali lagi keputusan sepenuhnya berada di tangan walikota. Artinya, bisa saja rencana berubah jika pembongkaran tidak juga terealisasi sampai masa jabatan walikota saat ini berakhir bulan Agustus nanti dan walikota yang terpilih tidak menginginkan pembongkaran dilanjutkan.
“Kami bekerja atas dasar perintah. Kalau pimpinan memerintahkan dibongkar ya dibongkar. Kalau tidak ya tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin Alwi Sahlan justru mengaku tak tahu menahu mengenai kelanjutan rencana pembongkaran Warung Cendana. Ditemui pada kesempatan yang sama, ia mengatakan bahwa pembongkaran Warung Cendana sepenuhnya merupakan keinginan walikota.
“Jadi, saya tidak tahu, lebih baik tanya walikota saja,” katanya.
Pernyataannya ini tentu terdengar cukup aneh karena roda pemerintahan semestinya dijalankan bersama-sama antara pimpinan dan wakilnya.
“Ya, semestinya memang begitu. Tapi kemarin kan sudah pisah, yang satu tetap jadi walikota dan satunya maju ke pemilihan gubernur,” sahutnya sambil buru-buru berlalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar