BANJARMASIN – Komentar Walikota HA Yudhi Wahyuni yang mengatakan bahwa pembentukkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang diwacanakan oleh DPRD Kota Banjarmasin bukan merupakan kebutuhan yang mendesak dan hanya akan membuang anggaran, menjadi bomerang yang kini berbalik menyerangnya. Orang nomor satu di kota seribu sungai itu pun dicap tidak peka terhadap kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah.
Pernyataan keras itu dilontarkan oleh Ketua Pansus Raperda Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono SE, hari ini. Menurutnya, respon dingin tersebut semakin menunjukkan ketidakpedulian walikota yang menjabat saat ini terhadap prestasi olahraga yang terus terpuruk.
“Janjinya dulu dalam visi misinya kalau jadi walikota akan membangun lapangan sepakbola di setiap kecamatan, nyatanya sampai sekarang tidak terealisasi,” tudingnya.
Bambang kembali menegaskan bahwa pembentukkan SOTK baru ini merupakan saran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI agar tugasnya lebih fokus, tidak seperti sekarang dimana urusan pemuda dan olahraga dicampur aduk dengan pariwisata dan kebudayaan di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahrga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporabudpar) sehingga perhatiannya terbagi-bagi. Jika Dispora berdiri sendiri, kucuran dana dari Kemenpora selaku induknya pun akan mengalir dengan sendirinya sehingga tidak perlu lagi bergantung kepada instansi lain.
“Berdasarkan saran dari Kemenpora, kabupaten/kota diminta secepatnya membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita tahu pengembangan olahraga di daerah tidak seperti yang diharapkan. Dengan adanya dinas baru, biar lebih fokus membidangi olahraga,” tandasnya.
Ditambahkannya, pihaknya sepakat bahwa membentuk SOTK baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan secara otomatis akan membebani keuangan daerah. Namun, karena merupakan anjuran dari pusat dan daerah lainpun telah melakukannya, maka seyogyanya Pemerintah Kota Banjarmasin pun mulai memikirkan langkah tersebut agar ke depan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah lebih maksimal.
"Kita juga sebenarnya tidak ingin terlalu menekan karena memang benar dana yang harus dianggarkan tidak kecil walau dengan adanya dinas baru nanti kita akan dapat bantuan juga dari pusat. Nanti kita akan bicarakan dengan pihak eksekutif teknisnya bagaimana agar dinas ini bisa terbentuk karena hal ini perlu pemikiran dan pengkajian yang mendalam,” ujarnya.
Pernyataan keras itu dilontarkan oleh Ketua Pansus Raperda Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono SE, hari ini. Menurutnya, respon dingin tersebut semakin menunjukkan ketidakpedulian walikota yang menjabat saat ini terhadap prestasi olahraga yang terus terpuruk.
“Janjinya dulu dalam visi misinya kalau jadi walikota akan membangun lapangan sepakbola di setiap kecamatan, nyatanya sampai sekarang tidak terealisasi,” tudingnya.
Bambang kembali menegaskan bahwa pembentukkan SOTK baru ini merupakan saran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI agar tugasnya lebih fokus, tidak seperti sekarang dimana urusan pemuda dan olahraga dicampur aduk dengan pariwisata dan kebudayaan di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahrga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporabudpar) sehingga perhatiannya terbagi-bagi. Jika Dispora berdiri sendiri, kucuran dana dari Kemenpora selaku induknya pun akan mengalir dengan sendirinya sehingga tidak perlu lagi bergantung kepada instansi lain.
“Berdasarkan saran dari Kemenpora, kabupaten/kota diminta secepatnya membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita tahu pengembangan olahraga di daerah tidak seperti yang diharapkan. Dengan adanya dinas baru, biar lebih fokus membidangi olahraga,” tandasnya.
Ditambahkannya, pihaknya sepakat bahwa membentuk SOTK baru tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan secara otomatis akan membebani keuangan daerah. Namun, karena merupakan anjuran dari pusat dan daerah lainpun telah melakukannya, maka seyogyanya Pemerintah Kota Banjarmasin pun mulai memikirkan langkah tersebut agar ke depan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah lebih maksimal.
"Kita juga sebenarnya tidak ingin terlalu menekan karena memang benar dana yang harus dianggarkan tidak kecil walau dengan adanya dinas baru nanti kita akan dapat bantuan juga dari pusat. Nanti kita akan bicarakan dengan pihak eksekutif teknisnya bagaimana agar dinas ini bisa terbentuk karena hal ini perlu pemikiran dan pengkajian yang mendalam,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar