Raker dengan Komisi III Buyar
BANJARMASIN – Rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Kota Banjarmasin dengan jajaran PLN cabang Banjarmasin hari ini (5/7) guna membahas tentang kondisi kelistrikan di Banjarmasin terpaksa dihentikan. Di tengah sesi tanya jawab, Manajer PT PLN (persero) Kalselteng cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka mendadak meminta izin untuk meninggalkan ruangan setelah mendapat laporan dari stafnya bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di halaman gedung tempat ia berkantor sehari-hari memanas dan massa sedang bergerak menuju gedung dewan yang jaraknya memang tidak terlalu jauh untuk ‘menjemput’ dirinya.
Ya, disaat yang bersamaan dengan digelarnya raker Komisi III DPRD Kota Banjarmasin dengan jajaran PLN cabang Banjarmasin kemarin, massa organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila beserta elemen mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Kantor PLN cabang Banjarmasin di Jl Lambung Mangkurat. Demonstrasi sendiri dipicu oleh inkonsistensi PLN yang sebelumnya berjanji tidak akan melakukan pemadaman listrik lagi. Nyatanya, pemadaman masih saja ada, bahkan lebih parah karena bisa terjadi beberapi kali dalam sehari sehingga tak pelak memancing kemarahan masyarakat.
Untuk mencegah situasi menjadi tak terkendali, rapat kemudian diskors. Sayup-sayup, dari luar terdengar teriakan yang meminta agar Rudi menampakkan batang hidungnya. Rupanya, massa sudah menduduki halaman gedung DPRD Kota Banjarmasin.
Sebelum awak PLN sempat berpamitan, massa yang nampak sudah habis kesabaran mendadak merangsek masuk ke ruang rapat hingga membuat suasana menjadi tegang. Tawaran untuk duduk satu meja dan berdialog ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, massa berkeras untuk membawa Rudi dan kawan-kawan. Namun, untungnya massa tidak bertindak anarkis. Padahal, kedatangan mereka tanpa dikawal ketat oleh aparat kepolisian.
Rudi yang didampingi beberapa orang bawahannya kemudian ‘digiring’ meninggalkan gedung dewan menuju kantor PLN cabang Banjarmasin dengan berjalan kaki. Massa pun melanjutkan aksinya di sana.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menyayangkan arogansi massa yang dinilainya tidak menghormati tata krama dengan menyelonong begitu saja ke dalam ruangan rapat tanpa permisi.
“Kami sangat menghargai mereka karena visi misi mereka sama dengan dewan, yaitu agar PLN meningkatkan kinerjanya. Cuma caranya saja, mereka seharusnya tahu etika,” katanya.
Ia juga menyesalkan keteledoran polisi yang tidak melakukan penjagaan sehingga massa dapat begitu mudah masuk menerobos ruang rapat.
“Pengamanan dari petugas sangat lemah. Ini merupakan pembelajaran, saya ingatkan kepada LSM manapun agar lain kali beretika sedikit,” tandasnya.
Namun, mengingat massa masuk saat rapat sudah berakhir, Matnor mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang masalah ini. Jika saja rapat masih berlangsung, ceritanya mungkin akan lain.
“Ada informasi bahwa massa sudah meluncur ke dewan. Jadi, rapat saya skors dan baru setelah itu mereka masuk. Seandainya belum diskors, kami pasti akan mengambil sikap,” ujarnya.
Pasokan Listrik Kalsel Pas-Pasan
Sebagai lumbung batu bara, sungguh tak masuk akal jika Kalsel justru mengalami krisis energi listrik. Namun, itulah kenyataannya yang telah berlangsung terus-menerus selama ini seakan tanpa solusi. Bahkan, hal ini tak hanya berlaku di pelosok-pelosok, tapi juga di ibu kota.
Tak heran jika setelah sekian lama bersahabat dengan kondisi listrik byar pet, janji PLN untuk meniadakan pemadaman bergilir bertepatan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per tanggal 1 Juli lalu disambut dengan suka cita oleh warga Banjarmasin.
Namun, belum berselang duapuluh empat jam setelah diucapkan, janji itu dilanggar sendiri oleh PLN. Tak urung hujatan masyarakat mengalir deras dan tak terbendung dalam sepekan ini. Kinerja PLN pun terus menjadi sorotan di media-media.
Oleh sebab itu, hari ini (5/7) Komisi III DPRD Kota Banjarmasin berinisiatif memanggil jajaran PLN cabang Banjarmasin untuk mengkonfirmasi mengapa pemadaman masih terjadi. Hadir dalam rapat kerja yang dimulai sekitar pukul 10.00 tersebut Manajer PT PLN (persero) Kalselteng cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka beserta beberapa orang pejabat PLN cabang Banjarmasin lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F mengatakan bahwa setidaknya PLN dapat mengimbangi kenaikan TDL dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap PLN memiliki antisipasi agar pemadaman tidak sampai terjadi.
“Saat TDL naik, frekuensi pemadaman justru meningkat. Seharusnya dengan tambahan pendapatan, PLN bisa mengeluarkan energi lebih banyak lagi. Apalagi kita sudah sering mendengar akibat-akibat pemadaman, seperti kebakaran. Keluhan masyarakat lewat layanan telepon juga tidak pernah di-follow up,” tuturnya.
Sementara itu, Manajer PT PLN (persero) Kalselteng cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka di awal pemaparannya menjelaskan mengenai sumber-sumber energi yang memasok kebutuhan listrik untuk Banjarmasin dan kawasan lain yang berada di bawah layanannya serta bagaimana aktivitas PLN mengalirkan energi tersebut dari hulu ke hilir.
Secara garis besar, ia menyatakan bahwa sampai tahun 2010 ini kondisi kelistrikan di Kalsel sebenarnya masih belum aman karena antara daya yang tersedia dengan kebutuhan saat beban puncak pas-pasan. Adapun kebutuhan listrik saat beban puncak mencapai tiga per dua dari kebutuhan normal.
“Idealnya kita memang harus memiliki cadangan minimal 30 persen, tapi bagaimana bisa sementara investasi kita terbatas. Untuk menutupi biaya operasional saja harus dibantu pemerintah dalam bentuk subsidi,” katanya.
Dari uraiannya, permasalahan krisis listrik di Kalsel memang cukup pelik dan setiap sektor memiliki persoalannya masing-masing di semua sektor. Di sektor pembangkitan, selain terbatasnya daya dan investasi, mundurnya jadwal pembangunan pembangkit juga menjadi kendala besar. Di sektor energi primer, PLN terkendala pasokan air yang sangat tergantung pada musim hujan serta belum tergalinya potensi daerah setempat. Di sektor transmisi, kendalanya adalah pembebasan lahan guna tapak tower SUUT dan ROW. Di sektor distribusi, kendalanya kerapatan beban rendah serta panjang jaringan dan konfigurasi. Sedangkan di sektor retail, keterbatasan KIT mempengaruhi percepatan pertumbuhan.
Diperkirakan, Kalsel baru akan mengalami surplus listrik pada tahun 2011. Produksi listrik diprediksi akan mencapai 514,40 MW, sedangkan kebutuhan mencapai 400,98 MW.
“Pada saat itu, bisnis-bisnis baru akan tumbuh dan investor akan berdatangan karena mereka bisa lebih leluasa,” imbuhnya.
Sedangkan pada tahun 2019, PLN Kalselteng akan merealiasasikan jaringan dan transmisi listrik yang bakal menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan sehingga tercipta sistem yang menyerupai sistem kelistrikan Jawa-Bali. Dengan demikian, diharapkan kekuarangan pasokan listrik di suatu wilayah dapat ditutupi oleh wilayah lain yang pasokannya berlebih.
Sementara itu, sebelum rencana itu terwujud dan sambil menunggu pembangunan dua unit PLTU Asam-Asam dengan kapasitas 2x65 MW selesai, PLN cabang Banjarmasin pun mengambil langkah antisipasi dengan menyewa sejumlah PLTD dan membeli kelebihan daya dari pihak swasta sehingga menghasilkan daya listrik yang totalnya mencapai 128 MW.
Adapun kebijakan ini akan menelan dana sebesar Rp 4,57 triliun untuk jangka waktu tiga tahun, terdiri dari biaya sewa mesin Rp 624,96 miliar, biaya bahan bakar (solar dengan tarif industri) Rp 3,437 triliun, dan biaya beli energi Rp 508,13 miliar.
Rudi bersikukuh bahwa pemadaman bergilir yang disebabkan kekurangan pasokan daya listrik semestinya tidak ada lagi. Kalaupun terjadi pemadaman, kemungkinan karena gangguan alam atau hal-hal teknis seperti gangguan mesin pembangkit, gangguan distribusi, maupun gangguan transmisi.
Terkait kenaikan TDL sebesar 15 persen, ia juga menegaskan bahwa hanya sepuluh persen masyarakat Banjarmasin yang akan merasakan dampaknya karena memang pelanggan di wilayah ini kebanyakan adalah kelompok rumah tangga daya 450 VA sampai dengan 900 VA.
Ya, disaat yang bersamaan dengan digelarnya raker Komisi III DPRD Kota Banjarmasin dengan jajaran PLN cabang Banjarmasin kemarin, massa organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila beserta elemen mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Kantor PLN cabang Banjarmasin di Jl Lambung Mangkurat. Demonstrasi sendiri dipicu oleh inkonsistensi PLN yang sebelumnya berjanji tidak akan melakukan pemadaman listrik lagi. Nyatanya, pemadaman masih saja ada, bahkan lebih parah karena bisa terjadi beberapi kali dalam sehari sehingga tak pelak memancing kemarahan masyarakat.
Untuk mencegah situasi menjadi tak terkendali, rapat kemudian diskors. Sayup-sayup, dari luar terdengar teriakan yang meminta agar Rudi menampakkan batang hidungnya. Rupanya, massa sudah menduduki halaman gedung DPRD Kota Banjarmasin.
Sebelum awak PLN sempat berpamitan, massa yang nampak sudah habis kesabaran mendadak merangsek masuk ke ruang rapat hingga membuat suasana menjadi tegang. Tawaran untuk duduk satu meja dan berdialog ditolak mentah-mentah. Sebaliknya, massa berkeras untuk membawa Rudi dan kawan-kawan. Namun, untungnya massa tidak bertindak anarkis. Padahal, kedatangan mereka tanpa dikawal ketat oleh aparat kepolisian.
Rudi yang didampingi beberapa orang bawahannya kemudian ‘digiring’ meninggalkan gedung dewan menuju kantor PLN cabang Banjarmasin dengan berjalan kaki. Massa pun melanjutkan aksinya di sana.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menyayangkan arogansi massa yang dinilainya tidak menghormati tata krama dengan menyelonong begitu saja ke dalam ruangan rapat tanpa permisi.
“Kami sangat menghargai mereka karena visi misi mereka sama dengan dewan, yaitu agar PLN meningkatkan kinerjanya. Cuma caranya saja, mereka seharusnya tahu etika,” katanya.
Ia juga menyesalkan keteledoran polisi yang tidak melakukan penjagaan sehingga massa dapat begitu mudah masuk menerobos ruang rapat.
“Pengamanan dari petugas sangat lemah. Ini merupakan pembelajaran, saya ingatkan kepada LSM manapun agar lain kali beretika sedikit,” tandasnya.
Namun, mengingat massa masuk saat rapat sudah berakhir, Matnor mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang masalah ini. Jika saja rapat masih berlangsung, ceritanya mungkin akan lain.
“Ada informasi bahwa massa sudah meluncur ke dewan. Jadi, rapat saya skors dan baru setelah itu mereka masuk. Seandainya belum diskors, kami pasti akan mengambil sikap,” ujarnya.
Pasokan Listrik Kalsel Pas-Pasan
Sebagai lumbung batu bara, sungguh tak masuk akal jika Kalsel justru mengalami krisis energi listrik. Namun, itulah kenyataannya yang telah berlangsung terus-menerus selama ini seakan tanpa solusi. Bahkan, hal ini tak hanya berlaku di pelosok-pelosok, tapi juga di ibu kota.
Tak heran jika setelah sekian lama bersahabat dengan kondisi listrik byar pet, janji PLN untuk meniadakan pemadaman bergilir bertepatan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per tanggal 1 Juli lalu disambut dengan suka cita oleh warga Banjarmasin.
Namun, belum berselang duapuluh empat jam setelah diucapkan, janji itu dilanggar sendiri oleh PLN. Tak urung hujatan masyarakat mengalir deras dan tak terbendung dalam sepekan ini. Kinerja PLN pun terus menjadi sorotan di media-media.
Oleh sebab itu, hari ini (5/7) Komisi III DPRD Kota Banjarmasin berinisiatif memanggil jajaran PLN cabang Banjarmasin untuk mengkonfirmasi mengapa pemadaman masih terjadi. Hadir dalam rapat kerja yang dimulai sekitar pukul 10.00 tersebut Manajer PT PLN (persero) Kalselteng cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka beserta beberapa orang pejabat PLN cabang Banjarmasin lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali F mengatakan bahwa setidaknya PLN dapat mengimbangi kenaikan TDL dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap PLN memiliki antisipasi agar pemadaman tidak sampai terjadi.
“Saat TDL naik, frekuensi pemadaman justru meningkat. Seharusnya dengan tambahan pendapatan, PLN bisa mengeluarkan energi lebih banyak lagi. Apalagi kita sudah sering mendengar akibat-akibat pemadaman, seperti kebakaran. Keluhan masyarakat lewat layanan telepon juga tidak pernah di-follow up,” tuturnya.
Sementara itu, Manajer PT PLN (persero) Kalselteng cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka di awal pemaparannya menjelaskan mengenai sumber-sumber energi yang memasok kebutuhan listrik untuk Banjarmasin dan kawasan lain yang berada di bawah layanannya serta bagaimana aktivitas PLN mengalirkan energi tersebut dari hulu ke hilir.
Secara garis besar, ia menyatakan bahwa sampai tahun 2010 ini kondisi kelistrikan di Kalsel sebenarnya masih belum aman karena antara daya yang tersedia dengan kebutuhan saat beban puncak pas-pasan. Adapun kebutuhan listrik saat beban puncak mencapai tiga per dua dari kebutuhan normal.
“Idealnya kita memang harus memiliki cadangan minimal 30 persen, tapi bagaimana bisa sementara investasi kita terbatas. Untuk menutupi biaya operasional saja harus dibantu pemerintah dalam bentuk subsidi,” katanya.
Dari uraiannya, permasalahan krisis listrik di Kalsel memang cukup pelik dan setiap sektor memiliki persoalannya masing-masing di semua sektor. Di sektor pembangkitan, selain terbatasnya daya dan investasi, mundurnya jadwal pembangunan pembangkit juga menjadi kendala besar. Di sektor energi primer, PLN terkendala pasokan air yang sangat tergantung pada musim hujan serta belum tergalinya potensi daerah setempat. Di sektor transmisi, kendalanya adalah pembebasan lahan guna tapak tower SUUT dan ROW. Di sektor distribusi, kendalanya kerapatan beban rendah serta panjang jaringan dan konfigurasi. Sedangkan di sektor retail, keterbatasan KIT mempengaruhi percepatan pertumbuhan.
Diperkirakan, Kalsel baru akan mengalami surplus listrik pada tahun 2011. Produksi listrik diprediksi akan mencapai 514,40 MW, sedangkan kebutuhan mencapai 400,98 MW.
“Pada saat itu, bisnis-bisnis baru akan tumbuh dan investor akan berdatangan karena mereka bisa lebih leluasa,” imbuhnya.
Sedangkan pada tahun 2019, PLN Kalselteng akan merealiasasikan jaringan dan transmisi listrik yang bakal menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan sehingga tercipta sistem yang menyerupai sistem kelistrikan Jawa-Bali. Dengan demikian, diharapkan kekuarangan pasokan listrik di suatu wilayah dapat ditutupi oleh wilayah lain yang pasokannya berlebih.
Sementara itu, sebelum rencana itu terwujud dan sambil menunggu pembangunan dua unit PLTU Asam-Asam dengan kapasitas 2x65 MW selesai, PLN cabang Banjarmasin pun mengambil langkah antisipasi dengan menyewa sejumlah PLTD dan membeli kelebihan daya dari pihak swasta sehingga menghasilkan daya listrik yang totalnya mencapai 128 MW.
Adapun kebijakan ini akan menelan dana sebesar Rp 4,57 triliun untuk jangka waktu tiga tahun, terdiri dari biaya sewa mesin Rp 624,96 miliar, biaya bahan bakar (solar dengan tarif industri) Rp 3,437 triliun, dan biaya beli energi Rp 508,13 miliar.
Rudi bersikukuh bahwa pemadaman bergilir yang disebabkan kekurangan pasokan daya listrik semestinya tidak ada lagi. Kalaupun terjadi pemadaman, kemungkinan karena gangguan alam atau hal-hal teknis seperti gangguan mesin pembangkit, gangguan distribusi, maupun gangguan transmisi.
Terkait kenaikan TDL sebesar 15 persen, ia juga menegaskan bahwa hanya sepuluh persen masyarakat Banjarmasin yang akan merasakan dampaknya karena memang pelanggan di wilayah ini kebanyakan adalah kelompok rumah tangga daya 450 VA sampai dengan 900 VA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar