Kecamatan Sebaiknya Fokus Pada Pelayanan Publik
BANJARMASIN – Diserahkannya sebagian pelaksanaan proyek jaring asmara (jaras) kepada kecamatan, dalam hal ini perbaikan jalan lingkungan, telah mengakibatkan fungsi utama kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sedikit terabaikan. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan agar proyek jaras dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin, Edy Yusuf kemarin (2/7) mengatakan bahwa kecamatan memang lebih mengetahui bagaimana kondisi wilayahnya dan apa yang dibutuhkan masyarakatnya.
Namun, sejak dilimpahi kewenangan menangani proyek jaras, timbul keluhan soal penurunan kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi bagi kecamatan, menangani proyek semacam ini merupakan hal baru sehingga banyak hal yang harus dipelajari.
Pihak kecamatan sendiri mengakui banyak kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya dalam proses lelang. Ujung-ujungnya, kecamatan sangat ketergantungan dengan Dinas PU.
“Kalau seperti ini, lebih intensif kalau semuanya diserahkan kepada PU saja. Apalagi sampai menyebabkan pelayanan publik terabaikan, camat sebaiknya memang jangan lagi mengurusi proyek,” katanya.
Sementara itu, sejumlah camat yang dikonfirmasi soal wacana ini nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan. Semua memilih menyerahkan sepenuhnya kepada dewan untuk mengambil keputusan.
“Kami tidak bisa menilai kinerja kami bagus atau tidak, kami serahkan pada evaluasi dewan. Lagipula, kalau kami mempertahankan nanti kami dikira menginginkan proyek ini,” ujar Camat Banjarmasin Utama, Drs H Heriansyah.
Senada dengan jawaban Camat Banjarmasin Barat, Drs H Ahmad Yani, ia juga mengatakan tidak masalah jika kecamatan tidak lagi menangani proyek jaras.
“Kita menurut saja, toh kita hanya kepanjangan tangan dari walikota,” katanya.
Sedangkan Camat Banjarmasin Tengah, Drs H Hermansyah MM berpendapat bahwa sebenarnya banyak sisi positif jika proyek jaras dilimpahkan kepada kecamatan, terutama kaitannya dengan pemerataan dan percepatan pembangunan.
“Kami tidak bisa menilai kinerja kami sendiri. Tapi paling tidak kami sudah bisa berbuat sesuai kewenangan yang diberikan walikota walau perlahan-lahan. Kalau memang dinilai baik kami siap meneruskan, kalau tidak ya itulah hasil kerja kami,” katanya.
BANJARMASIN – Diserahkannya sebagian pelaksanaan proyek jaring asmara (jaras) kepada kecamatan, dalam hal ini perbaikan jalan lingkungan, telah mengakibatkan fungsi utama kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sedikit terabaikan. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan agar proyek jaras dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin, Edy Yusuf kemarin (2/7) mengatakan bahwa kecamatan memang lebih mengetahui bagaimana kondisi wilayahnya dan apa yang dibutuhkan masyarakatnya.
Namun, sejak dilimpahi kewenangan menangani proyek jaras, timbul keluhan soal penurunan kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi bagi kecamatan, menangani proyek semacam ini merupakan hal baru sehingga banyak hal yang harus dipelajari.
Pihak kecamatan sendiri mengakui banyak kendala yang dihadapi di lapangan, misalnya dalam proses lelang. Ujung-ujungnya, kecamatan sangat ketergantungan dengan Dinas PU.
“Kalau seperti ini, lebih intensif kalau semuanya diserahkan kepada PU saja. Apalagi sampai menyebabkan pelayanan publik terabaikan, camat sebaiknya memang jangan lagi mengurusi proyek,” katanya.
Sementara itu, sejumlah camat yang dikonfirmasi soal wacana ini nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan. Semua memilih menyerahkan sepenuhnya kepada dewan untuk mengambil keputusan.
“Kami tidak bisa menilai kinerja kami bagus atau tidak, kami serahkan pada evaluasi dewan. Lagipula, kalau kami mempertahankan nanti kami dikira menginginkan proyek ini,” ujar Camat Banjarmasin Utama, Drs H Heriansyah.
Senada dengan jawaban Camat Banjarmasin Barat, Drs H Ahmad Yani, ia juga mengatakan tidak masalah jika kecamatan tidak lagi menangani proyek jaras.
“Kita menurut saja, toh kita hanya kepanjangan tangan dari walikota,” katanya.
Sedangkan Camat Banjarmasin Tengah, Drs H Hermansyah MM berpendapat bahwa sebenarnya banyak sisi positif jika proyek jaras dilimpahkan kepada kecamatan, terutama kaitannya dengan pemerataan dan percepatan pembangunan.
“Kami tidak bisa menilai kinerja kami sendiri. Tapi paling tidak kami sudah bisa berbuat sesuai kewenangan yang diberikan walikota walau perlahan-lahan. Kalau memang dinilai baik kami siap meneruskan, kalau tidak ya itulah hasil kerja kami,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar