BANJARMASIN – Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen nampaknya masih jauh panggang dari api. Jangankan untuk menggratiskan sekolah, untuk memenuhi kebutuhan rutin sekolah saja, Pemerintah Kota Banjarmasin masih tertatih-tatih.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Nor Ipansyah MPd mengakui bahwa alokasi dana untuk biaya rutin sekolah masih sangat kecil dan jauh dari cukup.
“Jumlahnya sangat kecil, satu sekolah kisarannya antara Rp 50-80 juta saja. Itu pun hanya untuk sekolah negeri. Dari semua sekolah itu, yang terbanyak diberi bantuan adalah SMKN 5 karena operasionalnya memang termasuk yang terbesar,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan Disdik, untuk seluruh sekolah negeri yang selayaknya menerima bantuan rutin, nilai bantuan minimal untuk kebutuhan listrik, ledeng, dan telepon adalah Rp 823 juta per tahun, belum lagi untuk alat tulis kantor (ATK).
“Sementara ini jumlah yang diberikan melalui dana rutin kisarannya hanya Rp 200-300 juta. Oleh karena itu, makanya sekolah kadang minta tambahan komite,” katanya.
Kepala Bidang Bina SMP, SMA, dan SMK Disdik Kota Banjarmasin, Metroyadi menambahkan bahwa selain jumlah bantuan rutin yang sangat minim, khusus SMA/SMK juga tidak mendapat bantuan operasional sehingga pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK belum dapat direalisasikan.
“Tapi saat ini kita menyediakan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang tidak mampu, baik dari APBN maupun APBD. Bagi yang mampu, maka partisipasi orang tua melalui komite tetap dibutuhkan dengan catatan pungutan harus dilakukan berdasarkan asas demokratisasi, tidak mengikat dan memaksa, transparansi, serta akuntabilitas,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Nor Ipansyah MPd mengakui bahwa alokasi dana untuk biaya rutin sekolah masih sangat kecil dan jauh dari cukup.
“Jumlahnya sangat kecil, satu sekolah kisarannya antara Rp 50-80 juta saja. Itu pun hanya untuk sekolah negeri. Dari semua sekolah itu, yang terbanyak diberi bantuan adalah SMKN 5 karena operasionalnya memang termasuk yang terbesar,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan Disdik, untuk seluruh sekolah negeri yang selayaknya menerima bantuan rutin, nilai bantuan minimal untuk kebutuhan listrik, ledeng, dan telepon adalah Rp 823 juta per tahun, belum lagi untuk alat tulis kantor (ATK).
“Sementara ini jumlah yang diberikan melalui dana rutin kisarannya hanya Rp 200-300 juta. Oleh karena itu, makanya sekolah kadang minta tambahan komite,” katanya.
Kepala Bidang Bina SMP, SMA, dan SMK Disdik Kota Banjarmasin, Metroyadi menambahkan bahwa selain jumlah bantuan rutin yang sangat minim, khusus SMA/SMK juga tidak mendapat bantuan operasional sehingga pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK belum dapat direalisasikan.
“Tapi saat ini kita menyediakan beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang tidak mampu, baik dari APBN maupun APBD. Bagi yang mampu, maka partisipasi orang tua melalui komite tetap dibutuhkan dengan catatan pungutan harus dilakukan berdasarkan asas demokratisasi, tidak mengikat dan memaksa, transparansi, serta akuntabilitas,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar