Untuk Jamkesda 2011
BANJARMASIN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk membiayai jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) lebih dari 50 ribu penduduk miskin pada tahun 2011.
Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswati mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan angka yang ideal untuk mengkover pembiyaan kesehatan seluruh masyarakat miskin di Banjarmasin. Sedangkan untuk peserta Jamkesda 2011 masih akan menggunakan data lama, yakni 31.937 orang versi BPS ditambah 22 ribu orang dari rekomendasi kecamatan.
“Ini bukan hanya tentang bagaimana masyarakat supaya sehat, tapi juga investasi yang memberikan keuntungan ekonomis, seperti peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi hari sakit, dan tercegahnya kematian dini. Kalau itu memang hak publik, ini memerlukan pembiayaan yang sangat mahal,” ujarnya.
Namun, pada tahun 2009 lalu, faktanya Pemerintah Kota Banjarmasin baru bisa menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp 5 miliar. Padahal, tagihan yang diajukan dua buah rumah sakit rujukan, yakni RSUD Ulin dan RS Anshari Saleh lebih besar.
Di RSUD Ulin saja, klaim setiap bulan rata-rata Rp 500 juta atau hampir mencapai Rp 6 miliar setahun. Sedangkan klaim dari kedua rumah sakit, sampai bulan Juni 2010 tadi diperkirakan sudah menyentuh Rp 4,9 miliar meskipun angka tersebut belum berdasarkan uji verifikator.
“Tentu itu tidak bisa kita bayar sepenuhnya di tahun yang sama, tapi kita klaimkan pada tahun berikutnya. Makanya, Rp 9 miliar yang kita ajukan untuk tahun 2011 pun juga sebetulnya untuk membayar klaim tahun 2010 yang belum terbayarkan,” tandasnya.
BANJARMASIN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk membiayai jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) lebih dari 50 ribu penduduk miskin pada tahun 2011.
Kepala Dinkes Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswati mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan angka yang ideal untuk mengkover pembiyaan kesehatan seluruh masyarakat miskin di Banjarmasin. Sedangkan untuk peserta Jamkesda 2011 masih akan menggunakan data lama, yakni 31.937 orang versi BPS ditambah 22 ribu orang dari rekomendasi kecamatan.
“Ini bukan hanya tentang bagaimana masyarakat supaya sehat, tapi juga investasi yang memberikan keuntungan ekonomis, seperti peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi hari sakit, dan tercegahnya kematian dini. Kalau itu memang hak publik, ini memerlukan pembiayaan yang sangat mahal,” ujarnya.
Namun, pada tahun 2009 lalu, faktanya Pemerintah Kota Banjarmasin baru bisa menganggarkan dana Jamkesda sebesar Rp 5 miliar. Padahal, tagihan yang diajukan dua buah rumah sakit rujukan, yakni RSUD Ulin dan RS Anshari Saleh lebih besar.
Di RSUD Ulin saja, klaim setiap bulan rata-rata Rp 500 juta atau hampir mencapai Rp 6 miliar setahun. Sedangkan klaim dari kedua rumah sakit, sampai bulan Juni 2010 tadi diperkirakan sudah menyentuh Rp 4,9 miliar meskipun angka tersebut belum berdasarkan uji verifikator.
“Tentu itu tidak bisa kita bayar sepenuhnya di tahun yang sama, tapi kita klaimkan pada tahun berikutnya. Makanya, Rp 9 miliar yang kita ajukan untuk tahun 2011 pun juga sebetulnya untuk membayar klaim tahun 2010 yang belum terbayarkan,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar