BANJARMASIN – Keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpotensi menyumbang inflasi di akhir tahun. Selain itu, penumpukkan realisasi APBD menjelang tahun anggaran berakhir juga berdampak pada kondisi perekonomian karena APBD merupakan stimulus ekonomi di daerah.
Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) wilayah Kalimantan, Maurids H Damanik mengimbau agar realisasi APBD disesuaikan dengan program kerja pemerintah daerah yang sudah disusun sehingga tidak sampai menumpuk di akhir tahun. Apalagi, tanpa ditambah dengan keterlambatan realisasi APBD, inflasi di akhir tahun memang selalu naik karena meningkatnya konsumsi masyarakat.
“Realisasi APBD itu harusnya secara berkala sesuai schedule proyek. Tapi pengamatan kita selama ini, umumnya menumpuk di akhir tahun. Itu bisa berdampak pada inflasi di akhir tahun meski tidak harus,” ujarnya.
Hal ini terjadi, lanjutnya, karena belanja pemerintah daerah yang jor-joran di akhir tahun akan berkontribusi dalam menciptakan ketidakseimbangan karena kapasitas perekonomian yang semestinya mungkin tidak sampai sebesar itu.
“Jadi, kalau Januari harus terealisasi, ya realisasikan, tapi itu jarang mungkin karena masalah birokrasi atau apa. Nah, itu harus diubah supaya stabil aktivitas perbankannya, perekonomian, dan inflasinya,” katanya.
Terlambatnya realisasi proyek-proyek pemerintah daerah juga sangat mengganggu aktivitas perbankan. Pasalnya, proyek-proyek pemerintah yang tertunda akan menimbulkan dana-dana mubazir atau undisburst loan.
“Pihak kontraktor sudah tandatangan akad kredit, tapi tidak ditarik-tarik karena realisasi APBD di proyek pemerintah terlambat, sehingga menjadi undisburst. Perbankan kan bisnisnya kredit dan pembiayaan. Secara logika, tidak mau donk mereka menahan-nahan kredit,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar