A good journalist is not the one that writes what people say, but the one that writes what he is supposed to write. #TodorZhivkov

Minggu, 10 April 2011

Pengusaha Sawit Keluhkan Tingginya Bea Keluar

BANJARMASIN – Melambungnya harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di pasaran dunia memang menguntungkan para pelaku usaha di sektor bisnis ini.

Namun, di saat yang sama para pengusaha kelapa sawit di Indonesia juga dipusingkan dengan pajak ekspor atau bea keluar.

Akibat sistem pajak progresif yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2011 ini, maka makin tinggi harga CPO makin tinggi pula bea keluar yang harus dibayar pengusaha kepada negara. Saat ini, bea keluar tersebut berkisar 25 persen. Padahal, saat masih berlaku flat besarannya hanya tiga persen.

Hal inilah yang dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha kelapa sawit Kalsel dalam kesempatan forum discussion group (FDG) mengenai pengembangan ekspor nasional yang digelar Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan RI di Banjarmasin, kemarin.

Menanggapi keluhan tersebut, Abi Antono dari Direktorat Kerjasama Pengembangan Eskpor DJPEN mengatakan, penerapan sistem progresif untuk bea keluar minyak kelapa sawit ini merupakan instrumen yang dimanfaatkan pemerintah guna menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Kalau direndahkan seminimal mungkin, khawatir semua pengusaha akan mengekspor. Konsumen dalam negeri pasti dirugikan,” ujarnya.

Ia juga meyakinkan ketika pasokan dalam negeri dinilai sudah mencukupi, pemerintah pasti akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakannya tersebut.

Kepala Bidang Industri Kehutanan dan Agro Hasil Hutan (IKAHH) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel, Zainuddin menambahkan, pihaknya dapat memahami keberatan pengusaha. Namun, menurutnya sistem progresif ini juga terkait dengan kebijakan hilirisasi ekspor, dimana pemerintah menghendaki agar produk jadi dari kelapa sawit lebih dikembangkan. Dengan demikian, nilai ekonomisnya lebih tinggi dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Dari dunia usaha mengharap tidak terlalu tinggi. Sedangkan pemerintah ingin agar pengusaha besar tidak hanya mengembangkan CPO, tapi juga minyak goreng dan lain-lain. Produk turunan kelapa sawit itu kan banyak,” tandasnya.

Tidak ada komentar: