Kalimantan Cuma Sumbang 9 Persen

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BANJARMASIN – Kontribusi Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil, yakni hanya sekitar sembilan persen. Padahal, Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia.

“Meskipun secara geografis Kalimantan memiliki wilayah yang relatif luas dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, seperti Jawa atau Sumatera, namun kontribusi terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil,” ujar Khairil Anwar, Direktur Regional Bank Indonesia Wilayah Kalimantan dalam pertemuan dengan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lemhanas RI di Kantor Bank Indonesia Banjarmasin, Rabu (21/9).

Pertemuan sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat Lemhannas, Laksamana Muda Soekatno SE selaku pimpinan rombongan peserta SSDN Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVI Lemhanas RI, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalimantan Selatan Ratna Fatmawati.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Khairil, pergerakan inflasi di Kalimantan juga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat nonmoneter, seperti masalah distribusi dan suplai, sehingga menuntut peranan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan yang lebih strategis dalam upaya pengendalian inflasi.

“Karakteristik ini menuntut pemerintah daerah untuk menaruh perhatian lebih pada faktor-faktor penyebab inflasi di masing-masing daerahnya,” katanya.

Komitmen pemerintah daerah itu salah satunya telah diwujudkan dengan terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tujuh kota di Kalimantan, antara lain Pontianak, Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan.

Tidak dipungkiri, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memajukan wilayah Kalimantan. Tapi di sisi lain masih banyak potensi yang bisa digali di Kalimantan, termasuk di Kalsel.

“Tidak hanya fokus pada komoditas yang bersifat unrenewable resources, namun Kalimantan juga kaya potensi di sektor pertanian termasuk perkebunan, perdagangan maupun jasa,” kata Khairil.