Siap ‘Serbu’ Pemprov

HIPMI Seriusi Penjaminan Kredit

BANJARMASIN – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjarmasin bakal ‘menyerbu’ kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyeriusi rencana pembentukkan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di Kalsel.

“Dalam waktu dekat kami mau bertemu Sekda untuk menyeriusi masalah tersebut,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjarmasin M Ali Hasni.

Pihaknya sangat berharap rencana pembentukkan PPKD dapat benar-benar terwujud karena dinilai sangat efektif untuk membantu UKM dalam mengembangkan usahanya.

“Kami bisa membantu mengumpulkan pengusaha kecil dan mempertemukan dengan pemerintah dan perbankan, supaya mereka langsung mendengar dari pemerintah dan bank bagaimana prosedur penjaminan kredit itu,” tuturnya.

Dikatakan Direktur Utama Mah Sajajar Group yang bergerak di bidang penjualan tanah kavling itu, melalui fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah daerah, maka pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal kerja tidak lagi terkendala dengan persyaratan jaminan atau agunan.

“Seperti pedagang sate atau pedagang es, mereka harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli motor, lalu motornya digunakan sebagai jaminan. Tapi kredit yang didapat tidak seberapa, paling besar Rp 7 juta, di bawah harga motornya,” paparnya.

Dengan adanya PPKD,  sambungnya, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk maju. Selain itu, perhatian yang ditunjukkan pemerintah  terhadap pelaku usaha kecil diharapkan akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggeluti wirausaha ketimbang menjadi PNS.

“Pinjaman yang diberikan tidak perlu besar-besar, antara Rp 10 juta-Rp 20 juta sudah cukup,” tambahnya.

Dikatakannya juga, meski selama ini kalangan perbankan terkesan begitu gencar menyalurkan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), namun faktanya masih sedikit sekali UKM yang mampu mengakses bantuan permodalan dari lembaga bank.

“Bank selama ini sepertinya banyak koar-koar soal penyaluran kredit, penyaluran KUR, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Hal itu salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pengusaha lokal serta pengetahuan yang masih minim tentang produk perbankan.

“Makanya, dengan adanya sosialisasi langsung dari pemerintah dan bank, pelaku usaha tidak akan lagi beranggapan bahwa berurusan di bank itu ribet dan bank tidak lagi menakutkan seperti yang dibayangkan,” tandasnya.