Untuk Kelola BUMD
BANJARMASIN - Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini justru terkesan sulit berkembang. Alih-alih mampu memberi keuntungan, seringkali BUMD malah menjadi beban pemerintah daerah.
Salah satu faktor yang dituding sebagai penyebabnya adalah karena stakeholders BUMD kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada. Di samping itu, BUMD juga menghadapi masalah minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik, dalam hal ini pemda.
Terkait persoalan ini, Ketua III Bidang Perdagangan, Logistik, dan Perhubungan (PLP) BPP HIPMI Harry Warganegara saat berada di Banjarmasin mengatakan bahwa pengusaha lokal mestinya dapat mengambil peran.
"Coba tawarkan ke pemda konsep pengelolaan BUMD dengan sistem zero APBD," ujar pengusaha asal Sulawesi Barat itu di sela kegiatan pelantikan Presiden dan peresmian Junior Chamber Internasional (JCI) Kalsel sekaligus deklarasi dukungan BPD HIPMI Kalsel untuk salah satu calon Ketua Umum BPP HIPMI yang akan ikut bertarung pada Munas HIPMI di Makassar pada 17-23 Oktober 2011 tersebut, Selasa (11/10) malam.
Ia sendiri sudah menerapkan sistem zero APBD tersebut di Sulbar sejak tiga tahun lewat ketika diminta gubernur setempat untuk menangani BUMD yang ada di sana. Hasilnya, saat ini terdapat delapan perusahaan sekaligus yang bisa dijalankan dengan cara kemitraan dengan pihak ketiga.
"Tapi di setiap operasional perusahaan, pemda harus menyisihkan sebagian saham untuk para mitra," katanya. Namun demikian, cara kemitraan dinilai efektif karena terbukti telah membuahkan hasil dan BUMD yang dipegangnya semakin besar. Oleh sebab itu, ia ingin mengajak para pengusaha lokal lainnya agar ikut menggarap BUMD di daerah masing-masing.
"Coba tawarkan ke pemda, tanpa perlu dana APBD bisa dapat untung. Pemda pasti mau," tukasnya.
Dijelaskannya, selain tak perlu mengeluarkan modal, dengan cara kemitraan ini pemda juga tak harus menanggung resiko kerugian karena resiko kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak ketiga.
"Tidak apa-apa berbagi keuntungan, tapi kan pemda tidak punya resiko lost," tambahnya.
Di Kalsel sendiri, menurutnya banyak sekali lahan bisnis yang bisa diusahakan pemda melalui BUMD dengan cara kemitraan tadi, terutama yang berbasis sumber daya alam lokal seperti pertambangan dan energi, maupun bidang lain seperti kelistrikan, transportasi, dan container port.
BANJARMASIN - Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini justru terkesan sulit berkembang. Alih-alih mampu memberi keuntungan, seringkali BUMD malah menjadi beban pemerintah daerah.
Salah satu faktor yang dituding sebagai penyebabnya adalah karena stakeholders BUMD kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada. Di samping itu, BUMD juga menghadapi masalah minimnya permodalan akibat kurangnya perhatian dari pemilik, dalam hal ini pemda.
Terkait persoalan ini, Ketua III Bidang Perdagangan, Logistik, dan Perhubungan (PLP) BPP HIPMI Harry Warganegara saat berada di Banjarmasin mengatakan bahwa pengusaha lokal mestinya dapat mengambil peran.
"Coba tawarkan ke pemda konsep pengelolaan BUMD dengan sistem zero APBD," ujar pengusaha asal Sulawesi Barat itu di sela kegiatan pelantikan Presiden dan peresmian Junior Chamber Internasional (JCI) Kalsel sekaligus deklarasi dukungan BPD HIPMI Kalsel untuk salah satu calon Ketua Umum BPP HIPMI yang akan ikut bertarung pada Munas HIPMI di Makassar pada 17-23 Oktober 2011 tersebut, Selasa (11/10) malam.
Ia sendiri sudah menerapkan sistem zero APBD tersebut di Sulbar sejak tiga tahun lewat ketika diminta gubernur setempat untuk menangani BUMD yang ada di sana. Hasilnya, saat ini terdapat delapan perusahaan sekaligus yang bisa dijalankan dengan cara kemitraan dengan pihak ketiga.
"Tapi di setiap operasional perusahaan, pemda harus menyisihkan sebagian saham untuk para mitra," katanya. Namun demikian, cara kemitraan dinilai efektif karena terbukti telah membuahkan hasil dan BUMD yang dipegangnya semakin besar. Oleh sebab itu, ia ingin mengajak para pengusaha lokal lainnya agar ikut menggarap BUMD di daerah masing-masing.
"Coba tawarkan ke pemda, tanpa perlu dana APBD bisa dapat untung. Pemda pasti mau," tukasnya.
Dijelaskannya, selain tak perlu mengeluarkan modal, dengan cara kemitraan ini pemda juga tak harus menanggung resiko kerugian karena resiko kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak ketiga.
"Tidak apa-apa berbagi keuntungan, tapi kan pemda tidak punya resiko lost," tambahnya.
Di Kalsel sendiri, menurutnya banyak sekali lahan bisnis yang bisa diusahakan pemda melalui BUMD dengan cara kemitraan tadi, terutama yang berbasis sumber daya alam lokal seperti pertambangan dan energi, maupun bidang lain seperti kelistrikan, transportasi, dan container port.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar