Asuransi Petani Diwacanakan

BANJARMASIN - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalimantan Selatan melakukan penjajakan dengan PT Jamsostek Banjarmasin dalam kerangka penelitian untuk menginventarisir potensi asuransi bagi tenaga-tenaga nonformal seperti petani. Kepala Balitbangda Kalsel Suriatinah mengatakan bahwa adanya jaminan sosial untuk petani merupakan salah satu alternatif penghargaan yang bisa diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk apreasiasi terhadap sumbangsih para petani dan nelayan.

"Bagaimana kita bisa memberikan penghargaan kepada para petani dan nelayan, barangkali dengan asuransi petani dan nelayan. Mereka akan lebih percaya diri bila mereka punya jaminan sosial," ujarnya.

Selain petani, dikatakannya bahwa para tenaga nonformal lainnya seperti nelayan ikut pula menjadi sasaran dari asuransi ini.

Di samping asuransi, bersama-sama Bank Indonesia Banjarmasin dan kalangan perbankan di Kalsel, pihaknya kini juga tengah melakukan penelitian terkait model pemberian kredit untuk sektor pertanian dan subsektornya, seperti perkebunan dan perikanan.

"Berapa besaran pinjaman yang ideal, modelnya bagaimana, dan menggunakan skim apa, mudah-mudahan akhir tahun nanti sudah ada hasilnya," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muchlis Gafuri mengakui bahwa hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan apresiasi yang baik kepada para petani. Faktanya, meski hasil produksi pertanian di Kalsel cukup bagus, namun hal tersebut tak serta merta berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

“Yang menikmati kenaikan produksi itu hanya para pedagang. Sedangkan petani yang memproduksi justru tak bisa berbuat banyak untuk menentukan harga jual produk pertanian mereka,” ucapnya dalam kesempatan Coffee Morning di Graha Abdi Persada Kantor Pemprov Kalsel, Rabu (2/11).

Bahkan, tak jarang para petani tidak tahu menahu terhadap perkembangan harga komoditas pertanian yang mereka hasilkan sehingga mereka dirugikan.

Selain itu, para petani di Kalsel juga masih banyak yang mengalami kendala untuk meningkatkan produksi, seperti kendala pupuk, pengairan, cuaca, dan sebagainya. Terkait hal ini, pemerintah berharap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat memaksimalkan perannya untuk membantu permodalan bagi para petani.

“BPR itu sebenarnya ujung tombak. Kalau pemprov tidak punya apa-apa, sedangkan BPD terlalu jauh. Nah, BPR ini yang kita harapkan berperan maksimal untuk membantu petani melalui penempatan dana yang kita punya di provinsi sehingga petani betul-betul bisa menikmati,” tuturnya.

Muchlis juga mengusulkan agar jam operasional BPR lebih panjang dari bank umum. Hal itu dimaksudkan agar petani memiliki waktu yang fleksibel sehingga bisa mengakses permodalan yang dibutuhkan kapan saja.

“Kita harap petani bisa dengan mudah mengakses permodalan tanpa dibebani perilaku rentenir di kampung. Kapan saja perlu uang, para petani tak perlu lagi menggadaikan hasil panennya, baik sebelum maupun setelah panen,” tandasnya.