BANJARMASIN - Harga tebus raskin di beberapa daerah di Kalimantan Selatan ternyata masih ada yang melebihi harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 1.600 perkilogram. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalsel Isang Anshari mengatakan bahwa harga raskin yang melebihi ketentuan itu disebabkan karena ada masalah pada penyaluran raksin dari titik distribusi ke titik bagi, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan kesulitan menganggarkan dana untuk biaya pengangkutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Akhirnya, dibebankan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Kalsel saja, tapi sebagian besar daerah di Indonesia juga mengalami kendala yang sama. Terakhir, Kementerian Kesejahteraan Rakyat telah mengeluarkan surat edaran yang isinya mengimbau para kepala daerah untuk menyediakan dana penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi melalui APBD.
"Kalau dari Bulog ke titik distribusi tidak ada masalah karena sudah ditanggung Bulog," katanya.
Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Kalsel Muchlis Gafuri mengatakan bahwa tak semestinya biaya transportasi menjadi kendala penyaluran raskin. Ia pun menginstruksikan kepada para bupati dan walikota agar menganggarkan dana untuk kebutuhan transportasi tersebut dalam APBD.
"Kalau tetap mengalami kesulitan karena alasan tertentu, sediakan saja mobil pengangkutnya," cetusnya.
Sementara itu, Bulog Divre Kalsel siap menyalurkan raskin ketigabelas pada bulan Desember 2011 nanti. Diungkapkan Isang, Komisi IV DPR RI telah menyetujui penyaluran raskin ketiga belas untuk menutupi pagu alokasi raskin bulan September yang dimajukan sehubungan dengan adanya momen bulan Ramadan dan Lebaran. Otomatis, pagu raskin reguler sudah habis pada bulan November ini dan terjadi kekosongan penyaluran raskin pada bulan Desember jika tak ada tambahan alokasi.
"Rencananya, akhir bulan November keputusan dari pusat sudah ada, sehingga setelah itu raskin ketigabelas bisa langsung disuplai," tuturnya.
Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalsel Isang Anshari mengatakan bahwa harga raskin yang melebihi ketentuan itu disebabkan karena ada masalah pada penyaluran raksin dari titik distribusi ke titik bagi, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan kesulitan menganggarkan dana untuk biaya pengangkutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Akhirnya, dibebankan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Kalsel saja, tapi sebagian besar daerah di Indonesia juga mengalami kendala yang sama. Terakhir, Kementerian Kesejahteraan Rakyat telah mengeluarkan surat edaran yang isinya mengimbau para kepala daerah untuk menyediakan dana penyaluran raskin dari titik distribusi ke titik bagi melalui APBD.
"Kalau dari Bulog ke titik distribusi tidak ada masalah karena sudah ditanggung Bulog," katanya.
Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Kalsel Muchlis Gafuri mengatakan bahwa tak semestinya biaya transportasi menjadi kendala penyaluran raskin. Ia pun menginstruksikan kepada para bupati dan walikota agar menganggarkan dana untuk kebutuhan transportasi tersebut dalam APBD.
"Kalau tetap mengalami kesulitan karena alasan tertentu, sediakan saja mobil pengangkutnya," cetusnya.
Sementara itu, Bulog Divre Kalsel siap menyalurkan raskin ketigabelas pada bulan Desember 2011 nanti. Diungkapkan Isang, Komisi IV DPR RI telah menyetujui penyaluran raskin ketiga belas untuk menutupi pagu alokasi raskin bulan September yang dimajukan sehubungan dengan adanya momen bulan Ramadan dan Lebaran. Otomatis, pagu raskin reguler sudah habis pada bulan November ini dan terjadi kekosongan penyaluran raskin pada bulan Desember jika tak ada tambahan alokasi.
"Rencananya, akhir bulan November keputusan dari pusat sudah ada, sehingga setelah itu raskin ketigabelas bisa langsung disuplai," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar