Bisa Cari Lahan Lain

Walikota Bicara Soal Kamboja

BANJARMASIN – Walikota Banjarmasin angkat bicara soal usulan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadikan sebagian lahan Kamboja untuk kawasan bisnis. Ia mengatakan bahwa itu untuk kepentingan pembangunan Kota Banjarmasin.

“Kalau di sini RTH di sana RTH, bagaimana mau membangun?” ujarnya di lobi Balaikota, kemarin.

Menurutnya, pembangunan kawasan bisnis di lahan Kamboja akan lebih menguntungkan bagi masyarakat. Soal apa yang akan dibangun, ia membuka pintu lebar-lebar bagi investor untuk menawarkan ide-ide kepada Pemko Banjarmasin, entah itu alun-alun, hotel, mall, dan lainnya.

“Yang pasti itu bukan untuk kepentingan saya, tapi masyarakat,” cetusnya.

Ia juga menjamin kawasan bisnis yang nanti dibangun tidak akan mengganggu keberadaan taman yang ada saat ini. Sekitar 60 persen dari luas lahan Kamboja yang mencapai hampir 4 Ha tetap diperuntukkan sebagai RTH, sedangkan 40 persen sisanya untuk pembangunan yang lain.

“Kalau semua ditetapkan sebagai RTH, dan ternyata suatu saat ada investor yang mau ikut membangun Banjarmasin untuk jadi lebih baik, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.

Disinggung tudingan sebagian pihak bahwa sebenarnya sudah ada investor yang siap menyambut tawaran menggarap kawasan bisnis di lahan Kamboja, ia membantahnya.

“Tidak ada itu. Kan belum ditawarkan,” sahutnya.

Terkait proporsi RTH publik di Banjarmasin yang belum memenuhi tuntutan undang-undang, ia mengatakan bahwa pemerintah bisa mencari lahan di lokasi lain, seperti kawasan Pulau Kembang.

“Sebenarnya di Permendagri tidak ada dikatakan bahwa Pulau Kembang milik Kabupaten Batola,” katanya.

Senada dengan Walikota Banjarmasin Muhidin, Wakil Ketua Pansus Raperda RTRW M Dafik As’ad mengatakan bahwa pembangunan kawasan bisnis di lahan Kamboja akan membawa dampak positif bagi masyarakat, salah satunya membuka ribuan lapangan pekerjaan.  

“Sebagai kota perdagangan dan jasa, tidak punya sumber daya alam, maka untuk perkembangan kota kita mengandalkan bisnis,” ucapnya.  

Selain itu, jika seluruh lahan Kamboja dijadikan RTH, pihaknya khawatir pemerintah tak bisa melakukan pemeliharaan yang maksimal karena biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 500 juta pertahun.

Mengenai luas RTH di Kota Banjarmasin yang belum ideal, politisi PAN itu mengatakan kalau banyak daerah lain yang juga demikian, seperti Jakarta dan Bandung. Bahkan, persentasenya jauh lebih kecil dibanding Banjarmasin.

Anggota Pansus RTRW dari Fraksi PPP Arupah AR menambahkan, pembangunan kawasan bisnis juga bertujuan untuk kepentingan umum. Sebagai gantinya, menurutnya pemerintah bisa membangun RTH di daerah pinggiran.

“Lagipula dana untuk pembangunan RTH lanjutan di Kamboja juga belum siap,” tambahnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa rencana pembangunan kawasan bisnis di atas sebagian lahan Kamboja bukan harga mati. Jika dalam perjalanannya tidak ada investor yang berminat, maka fungsinya bisa dikembalikan menjadi RTH.

Sementara itu, pro kontra soal pemanfaatan lahan Kamboja juga terjadi di masyarakat. Salah seorang warga Banjarmasin, Hilda mengaku lebih setuju jika lahan Kamboja seluruhnya untuk RTH. Alasannya, tempat terbuka seperti taman untuk bersantai maupun rekreasi dan dapat dikunjungi segala lapisan masyarakat yang ada di Banjarmasin masih minim.

“Lebih baik jadi tempat terbuka untuk publik saja,” ucapnya.

Lain lagi dengan Asmat. Pemilik warung kecil di belakang lahan Kamboja itu justru berpendapat lebih baik pemerintah membangun fasilitas seperti lapangan sepak bola atau pusat perbelanjaan. Diungkapkannya, suasana taman yang sunyi dan gelap pada malam hari kerap dimanfaatkan segelintir masyarakat untuk berbuat mesum.

“Apalagi tidak ada petugas yang jaga,” katanya.

Dari pantauan Radar Banjarmasin kemarin, lampu penerangan yang sudah terpasang di areal taman sekitar lima buah saja. Sedangkan di beberapa titik  baru tiangnya saja yang berdiri.

Selain itu, sampah plastik bekas bungkus makanan dan botol minuman tampak bertebaran. Sejauh mata memandang, tak terlihat ada satu pun bak sampah disediakan. Padahal, meski pembangunan taman belum rampung, namun masyarakat bebas masuk. Beberapa fasilitas permainan jungkat-jungkit juga ada yang mengalami kerusakan.