Mardiah Terpaksa Berutang

Lagi, Pungutan Siswa Baru Disoal

BANJARMASIN – Pungutan sekolah terhadap siswa baru kembali disoal wali murid. Kali ini terjadi di SDN Karang Mekar 9 Banjarmasin. Pungutan dinilai tidak jelas peruntukannya. Para orangtua siswa pun mendesak sekolah menggelar rapat terbuka. Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena dalam rapat yang digelar Selasa (17/7) kemarin, kepala sekolah tidak hadir dengan alasan ada acara keluarga di luar daerah.

Salah satu orangtua siswa kelas satu, Mardiah mengungkapkan, waktu daftar ulang, ia disuruh bayar Rp 250 ribu. Menurut sekolah, uang tersebut untuk menebus baju olahraga, jilbab, dasi, dan emblem.

“Karena tidak ada uang, saya minta waktu. Tapi kata kepala sekolah, kalau tidak bayar saat itu juga, anak saya tidak bisa sekolah esoknya. Kepala sekolah memberi waktu sampai pukul12.00, kesannya memaksa. Ya saya kelabakan cari duit sampai pinjam supaya anak saya bisa sekolah,” ujarnya di hadapan dewan guru, ketua komite sekolah, dan perwakilan UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Banjarmasin Timur.

Yang membuatnya lebih sakit hati, setelah membayar Rp 250 ribu, ternyata paket baju olahraga, jilbab, dasi, dan lambang sekolah yang diberikan tidak lengkap. Oleh kepala sekolah, ia disuruh mengambil sisanya keesokan harinya. Namun, sampai sekarang ia dan orangtua siswa lainnya belum menerima baju olahraga anak mereka.

“Sampai ini belum dapat, setiap hari mencari kepala sekolah tidak ketemu. Kayak buronan saja hilang,” cetusnya.

Selain masalah pungutan kepada siswa baru yang dianggap tidak transparan, masalah kekurangan buku paket dan pembelian LKS ikut disoroti para orangtua. Mereka juga mempertanyakan stagnansi sekolah dalam dua tahun terakhir. Menurut mereka, selama dua tahun ini tidak pernah ada rapat sekolah dengan orangtua. Di samping itu, sekolah juga tidak pernah  melaksanakan upacara bendera dan peringatan hari-hari besar keagamaan.

Ketua Komite Sekolah H Kaprawi membenarkan kevakuman sekolah sejak 2010, tepatnya sejak regrouping sekolah. Terkait pungutan kepada orangtua siswa, ia mengatakan selama ini sekolah yang menyelenggarakan, sedangkan komite hanya menyetujui.

“Hasil rapat ini akan kami tindak lanjuti, komite mewakili orangtua akan menyampaikan ke kepala sekolah. Soal baju olahraga, itu mungkin ada keterlambatan datang saja barangnya,” katanya.

Sementara itu, Pengawas TK SD UPTD Disdik Kecamatan Banjarmasin Timur Marbawi mengatakan bahwa pihaknya akan menginventarisir keluhan dan saran orangtua untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala sekolah.

“Termasuk pungutan Rp 250 ribu, nanti kami tanyakan apakah sebelumnya sudah melalui rapat guru dan untuk apa penggunaannya,” ucapnya.

Untuk pungutan seragam dan atribut sekolah, menurutnya ada toleransi dengan catatan barangnya ada sesuai yang dibayar orangtua. Pungutan ini juga tidak masuk kategori sumbangan, tapi sekolah tidak memfasilitasi sehingga dibebankan kepada orang tua dan orangtua membeli karena ada barang yang didapatkan.