Wahyudi Masih Bayar Rp 3 Ribu

PKL Belum Ngeh Pajak Restoran

BANJARMASIN – Pemberlakukan pajak restoran untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang makanan mulai Oktober 2012 belum banyak diketahui pedagang. Sebagian pedagang juga masih ada yang membayar pajak pembangunan 1 (PB1) ke petugas kecamatan, padahal telah dihapus.

Seperti diungkapkan Wahyudi (36), salah seorang PKL di Jl A Yani Km 1,5, ia belum tahu tentang pajak restoran yang bakal ditarik dari pedagang beromzet Rp 1 juta ke atas perbulan dengan tarif 10 persen itu. 

“Nggak tau, nggak ada pemberitahuan. Biasanya sih kalau ada informasi disampaikan dari paguyuban, ini tidak ada,” ucapnya, Selasa (6/11).

Ia juga mengaku tak mengetahui penghapusan setoran ke kecamatan sejak pajak restoran resmi diberlakukan. Menurutnya setiap malam petugas kecamatan masih datang dan menarik bayaran Rp 3 ribu.

Ditanya pendapatnya soal penerapan pajak restoran untuk PKL, ia mengatakan hanya bisa menunggu kesepakatan pedagang lainnya. Dari usaha berjualan seafood, omzetnya setiap hari bervariasi antara Rp 800 ribu-Rp 1,5 juta perhari. Seperti wajib pajak umumnya, para PKL harus mengisi  SPTP (Surat Pemberitahuan Wajib Pajak) dengan melampirkan laporan penjualan harian serta menghitung sendiri pajak yang harus dibayar.

“Kalau sistem yang begitu lebih cocok untuk rumah makan besar, kalau yang seperti kami ini bikin repot, kami juga banyak kerjaan,” katanya.

Hal senada dilontarkan Fitri (40), salah seorang PKL di Jl Brigjend Hasan Basri. Ia pun mengaku tak tahu menahu bahwa pedagang makanan dengan omzet minimal Rp 1 juta kini dikenakan pajak restoran sebesar 10 persen perbulan. Hanya saja, sejak sekitar sebulan terakhir menurutnya tak ada lagi petugas kecamatan datang. Sebelumnya setiap malam petugas menarik Rp 2 ribu.

“Saya belum tahu. Ya mendengar dari kawan-kawan yang lain dulu, kalau setuju ya ikut,” ujarnya.

Ia sendiri tak pernah menghitung omzet perbulan warung sop buntut miliknya. Kalau pendapatan kotor setiap hari berkisar Rp 700 ribu-Rp 800 ribu, bersihnya paling hanya Rp 200 ribu. Terkadang saat pengunjung sepi, pendapatan bisa turun 50 persen. 

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin Khairil Anwar mengatakan jajarannya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Ada 20 orang petugas diturunkan untuk mendata PKL yang berdagang makanan sekaligus memberitahukan pemberlakuan pajak restoran untuk PKL yang efektif perbulan November ini.

“Menerapkan hal yang baru perlu waktu, awalnya pelan-pelan dulu lah,” kilahnya.

Disinggung jumlah PKL yang bakal terkena pajak restoran, ia mengatakan data belum terkumpul. Tapi pihaknya menilai rata-rata PKL yang berdagang makanan bisa menembus omzet Rp 1 juta perbulan, karena kalau tidak mereka pasti bangkrut.

“Memang agak repot, tapi kalau tidak dijalankan kita menyalahi aturan,” tuturnya.

Dulu PP1 Dispenda juga yang memungut, lalu dialih ke kecamatan. Setelah terbit UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP1 diubah menjadi Pajak Restoran dan ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Dijelaskannya, setiap PKL yang kena wajib pajak akan menerima blanko berisi jumlah penjualan dan potongan pajak yang harus diisi setiap hari. Selanjutnya pajak disetorkan sendiri oleh pedagang ke kantor Dispenda atau petugas yang jemput bola setiap bulan.