“Masa Dewan Mobilnya Butut?”

Alat Kelengkapan Dapat 14 Mobdin Baru

BANJARMASIN – Di pengujung tahun 2012, DPRD Kota Banjarmasin mendapat 14 buah mobil dinas (mobdin) baru. Mobil Suzuki Ertiga tipe GX warna hitam seharga Rp 168 juta perunit itu untuk menggantikan mobdin lama Toyota Kijang Kapsul yang sudah jadul.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais sangat hati-hati bicara soal mobdin baru ini. Ia meminta pertanyaan diajukan ke pihak sekretariat dewan, dengan alasan sekretariat yang menangani urusan itu.

“Nanti kalau saya menjelaskan salah, karena statusnya pinjam pakai antara pemko dengan sekretariat, bukan dewan,” katanya, Senin (24/12).

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Arupah Arif mengatakan, tahun 2010 sudah dianggarkan pembelian mobdin baru, tapi gagal.  Tahun 2011 kembali dianggarkan dan pembelian dilakukan pemerintah kota, tapi tidak jadi dipinjamkan ke DPRD.

“Mobil yang lama suka mogok, memberi malu. Masa dewan mobilnya butut? Orang nggak ada lagi pakai mobil di bawah tahun 2000, kayak orang tua juga macam-macam penyakit, maklum sudah dipakai dari dua periode lalu,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini menjabat Ketua Komisi I itu.

Disinggung siapa-siapa yang mendapat fasilitas mobdin, ia mengatakan bahwa selain empat orang ketua komisi dan dua orang ketua badan minus ketua Badan Anggaran dan Badan Musyawarah yang secara otomatis dijabat ketua dewan, delapan mobil lainnya menjadi jatah ketua fraksi.

“PPP dapat dua mobil, karena saya sebagai ketua komisi dan ketua fraksi. Mobil untuk fraksi saya serahkan ke sekretaris,” ucapnya.

Hal itu diamini ketua fraksi lainnya di DPRD Kota Banjarmasin. Seperti Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) Rinda Herliyani, ia membenarkan bahwa selama ini ketua fraksi mendapat fasilitas mobdin. Sementara Ketua Fraksi Partai Golkar Rudiani mengatakan, ia memakai mobdin bukan dalam kapasitas sebagai ketua fraksi, melainkan anggota Badan Anggaran dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.

“Fraksi tidak boleh difasilitasi mobil,” tegasnya. 

Fraksi Bukan Alat Kelengkapan Dewan

Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif melalui Kasubag Perbendaharaan Edy Wibowo mengungkapkan, mobdin baru sebanyak 15 buah. Sebuah dipakai sekretariat, selebihnya untuk mengganti mobdin lama yang dipakai alat kelengkapan dewan.

“Kecuali fraksi karena bukan alat kelengkapan walau bagian dari dewan. Kalau ada ketua fraksi yang memakai mobil dinas, mungkin dia juga punya jabatan lain, misalnya ketua komisi atau ketua alat kelengkapan yang lain,” ujarnya.

Dijelaskannya, penggantian mobdin untuk alat kelengkapan dewan sudah direncanakan sejak 2011, kala itu diusulkan Toyota Avanza, tapi tidak jadi. Pasalnya, sejak tahun 2011 hanya biaya pemeliharaan dan BBM mobil jabatan ketua dan wakil ketua dewan, mobdin sekretaris dewan, lima mobdin kasubag, dan dua bus dewan yang ditanggung daerah. Sedang mobdin yang dipakai alat kelengkapan dewan tidak lagi ditanggung karena statusnya berubah jadi pinjam pakai.

“Dewan keberatan pemeliharaan mobil lama biaya besar, karena itu mobil lama dikembalikan, beli mobil baru supaya tidak ribet pemeliharaannya,” sambungnya.

Pengadaan mobdin baru di lingkungan dewan difasilitasi pemerintah kota setelah pengesahan APBD Perubahan 2012 bulan September. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Djufrida Chairani melalui Kasubag Rumah Tangga Maflani menuturkan, sebelumnya pemko sudah mempertimbangkan kelayakan usulan penggantian mobdin lama dan ketersediaan dana.

“Yang pasti untuk alat kelengkapan dewan. Sekretariat dewan yang lebih tahu,” katanya.

Pengadaan dilakukan panitia  yang ditunjuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Banjarmasin dengan sistem penunjukan langsung. Pada umumnya mobdin di pemko jenis Toyota Avanza, tapi untuk mengganti mobdin lama di dewan dipilih merek lain yang harganya lebih murah tapi mendekati.

Diungkapkannya, harga mobil Suzuki Ertiga tipe GX untuk pimpinan alat kelengkapan dewan sekitar Rp 168 juta perunit atau total Rp 2,5 miliar untuk 15 buah mobil. Pengadaan kendaraan bermotor pemerintah sendiri menggunakan sistem  Government Sales Operation (GSO), harganya lebih murah dari harga komersial karena ada beberapa item pembiayaan yang tidak dimasukan.

“Mobil yang lama rencana akan ditarik. Kalau umpama masih dibutuhkan, tidak semua akan diambil. Rencananya tahun 2013 mobil yang ada dideco dan diberikan ke SKPD yang membutuhkan, karena tahun 2013 tidak ada lagi pengadaan,” ucapnya.