"Kami Merasa Dipermainkan"

Korban Longsor Pengambangan Tagih Janji Bantuan

BANJARMASIN – Sejumlah warga korban tanah longsor di Jl Pengambangan Luar RT 09 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Selain setahun lalu menuntut bantuan yang dijanjikan pemerintah yang belum terealisasi hingga kini.

Selain memutus badan jalan, longsor yang terjadi pada dini hari bulan Agustus 2011 itu juga menghanyutkan lima buah rumah yang berdiri di tepi sungai beserta isinya. Meski tak ada korban jiwa, namun lima kepala keluarga yang terdiri dari 17 orang kehilangan tempat tinggal.

Salah seorang korban, Hadransyah (42) mengatakan, relokasi dan bantuan lain yang konon dijanjikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan tak kunjung terealisasi. Saat ini, ia dan para korban lainnya tinggal di rumah bedak tak jauh dari lokasi longsor. Biaya sewa perbulan Rp 250 ribu dirasa cukup berat, apalagi longsor juga menelan tempat usaha mereka.

“Dulu saya jualan soto, mau jualan lagi mencari tempatnya tidak dapat. Akhirnya bertukang saja, itupun kadang-kadang. Seperti sekarang, dua bulan sudah istirahat,” tuturnya.

Menurutnya, para korban longsor dijanjikan akan diberi tanah plus bantuan uang tunai sebesar Rp 15 juta perkeluarga. Sejauh ini, bantuan yang sudah diterima hanya dari Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 2,5 juta perkeluarga. Dua pekan silam, pihaknya berinisiatif kembali menagih janji itu untuk yang kesekian kali.

“Dulu katanya tinggal tunggu persetujuan gubernur. Tapi  ditunggu-tunggu tidak jelas. Kami merasa dipermainkan,” ucapnya.

Dituturkannya, proposal permohonan bantuan yang baru sudah disampaikan ke pemerintah kota. Seminggu yang lalu, perwakilan warga juga menyambangi kantor BPBD Provinsi Kalsel. Pejabat di lingkungan BPBD Provinsi Kalsel yang coba dikonfirmasi terkesan pelit memberi keterangan. Informasi diperoleh dari salah satu staf bidang logistik, Hasan, pihaknya hanya melakukan pencocokan berkas.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Banjarmasin M Hilmi melalui Kepala Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Ruslinoor membenarkan ada proposal baru yang dimasukkan warga. Isinya termasuk permohonan bantuan rumah. 

“Kita terima, kita konsultasikan ke provinsi karena dari pemko kan tahun 2011 sudah ada membantu. Tapi dari BPBD provinsi katanya tidak ada dana,” katanya.

Ditambahkannya, memang pernah mendengar BPBD provinsi mau mengusulkan bantuan rumah untuk warga. Pihaknya pun menyarankan warga agar bertemu dengan walikota untuk menyelesaikan permasalahan ini.