AKDP Ikut Pindah, Tipe Terminal Induk Km 6 Turun

Dishubkominfo : Tidak Masalah, Asal Pengusaha Setuju

BANJARMASIN – Pemindahan bus AKAP (antarkota antarprovinsi) dan AKDP (antarkota dalam provinsi) dari Terminal Induk Km 6 ke Terminal Km 17 akan membuat Terminal Induk Km 6 turun tipe.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banjarmasin Kasman mengatakan, jika bus AKDP ikut dipindah, praktis Terminal Induk Km 6 hanya akan melayani angkutan kota (angkot).

“Artinya turun dari tipe B menjadi tipe C,” ujarnya, Kamis (11/4).

Menurutnya, sebetulnya yang perlu dipindah operasional bus AKAP saja. Tapi keinginan pemerintah provinsi, bus AKDP juga diboyong ke Terminal Km 17.

“Dari Organda Terminal Induk Km 6 miskomunikasinya juga di situ, AKAP dan AKDP dipindah, padahal sebetulnya AKAP saja. Keinginan provinsi pindah semua, itu di antara hal yang belum bisa diselesaikan,” tuturnya.

Diungkapkan Kasman, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan pemerintah provinsi pada 9 April lalu, meski operasional bus AKDP ikut pindah ke Terminal Km 17, tapi bus AKDP tetap akan singgah ke Terminal Induk Km 6.

“Bus AKDP tetap ke Terminal Induk Km 6, tapi tidak stand by seperti sekarang. Nanti akan diatur lagi mekanismenya seperti apa, intinya bus AKDP hanya mengantar penumpang ke Terminal Induk Km 6, langsung jalan lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalaupun akhirnya bus AKDP tetap dipindah ke Terminal Km 17 seperti wacana pemerintah provinsi saat ini, pihaknya akan tetap mendukung.

“Kita tidak masalah, tapi dengan catatan pengusaha setuju,” katanya.

Hal lain yang juga ikut dibahas dalam rapat soal pemindahan AKAP dan AKDP dari Terminal Induk Km 6 ke Terminal Km 17, terkait penertiban angkutan umum plat hitam alias taksi liar yang selama ini jadi ‘senjata’ Organda Terminal Induk Km 6 dalam menolak relokasi tersebut. Maraknya taksi liar ini dituding sebagai biang matinya perusahan otobus.

“Kewenangan penertiban itu adanya di pemerintah provinsi karena operasionalnya lintasdaerah. Kami sifatnya mendukung saja dan akan turun kalau ada koordinasi dari provinsi,” tandasnya.