Pembelajaran Bilingual Terancam Dihentikan

Pembinaan Eks RSBI Masih Tunggu Juknis

BANJARMASIN – Mendekati tahun ajaran baru 2013/2014, pembinaan sekolah eks RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan RSBI masih belum jelas. Kejelasan terutama soal pembiayaan operasional sekolah eks RSBI yang terlanjur besar.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Nor Ipansyah mengatakan, yang saat ini sudah berjalan memang hanya label RSBI yang dihilangkan. Sedangkan partisipasi orangtua siswa, seperti iuran komite, masih dilakukan selama masa transisi hingga akhir bulan Juni dan eks RSBI sepenuhnya menjadi sekolah reguler.

“Karena program sekolah dibuat untuk setahun, kalau pembiayaan distop, program juga terhenti,” ujarnya, Senin (1/4).

Wacananya sekolah eks RSBI tetap dibina dan dipertahankan mutunya. Namun, petunjuk teknis pembinaan ini sampai sekarang belum turun. Di sisi lain, dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, selain kembali menjadi sekolah reguler dan menghapus atribut RSBI, sekolah eks RSBI juga dilarang melakukan pungutan, khususnya di jenjang pendidikan dasar.

Terpisah, Sekretaris Disdik Provinsi Kalimantan Selatan Amka mengatakan bahwa pembinaan sekolah reguler yang utama ada pada pemerintah kota/kabupaten. Saat RSBI masih berjalan, peran pemerintah pusat dan provinsi yang paling banyak.

“Cuma yang perlu dipegang, eks RSBI tetap mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Tapi kita juga masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat bagaimana kontinyuitas
pembinaan sekolah eks RSBI, apakah ada anggaran khusus atau bagaimana,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Banjarmasin Kasypul Anwar mengatakan, saat ini proses belajar mengajar masih seperti sebelumnya, misalnya penggunaan IT dan bilingual. Iuran komite Rp 250 ribu persiswa perbulan juga masih ditarik.

“Mulai tahun ajaran baru nanti iuran komite akan ditiadakan. Dengan catatan, seumpama ada orangtua yang ingin menyumbang, tidak menutup kemungkinan kita menerima. Kita ajukan program-program ke komite, komite ke orangtua, tergantung orangtua saja lagi,” ungkapnya.

Kalau orangtua tidak menyetujui, sambungnya, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang akan diandalkan. Namun, karena besaran dana BOS saat ini dinilai tidak ideal untuk RSBI, beberapa program yang sudah berjalan terancam dihentikan jika tidak ada pembinaan dari pemerintah.

“Misalnya, ISO, sister school, pembelajaran bilingual. Kalau itu tidak ada, tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu kegiatan belajar sehari-hari, seperti semua kelas yang dilengkapi AC, kami juga punya tiga laboratorium komputer, itu kan biaya operasionalnya besar,” katanya.

Di SDN Telaga Biru 1, pembelajaran bilingual juga terancam dihentikan mulai tahun ajaran baru nanti. Untuk menjalankan program yang dikerjasamakan dengan sebuah lembaga itu, selama ini orangtua siswa membayar Rp 124 ribu-Rp 160 ribu persemester.

“Masalanya dana BOS untuk RSBI tidak beda dengan reguler. Yang membedakan hanya di sekolah kami ada iuran komite Rp 15 ribu perbulan, pembelajaran IT dan bilingual,” ucap Kepala SDN Telaga Biru 1 Asmawi.