Surat Pemberhentian Selambatnya Mei

Tinggalkan Kursi Dewan, Ratusan Juta Melayang

BANJARMASIN –  Ketua DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais mengaku belum ada menerima surat terkait anggota dewan yang akan mundur karena pindah partai dan menjadi calon anggota legislatif (caleg) di partai lain.

“Sampai hari ini masih belum ada,” ujarnya, Rabu (17/4).

Hal senada dikatakan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif. Sejauh ini tidak ada surat dari parpol terkait pengunduran diri anggotanya yang disampaikan kepada pimpinan dewan. Bila surat sudah diterima, selanjutnya dirapatkan di Badan Musyawarah (Banmus).

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Makhmud Syazali mengungkapkan, anggota dewan yang  menjadi caleg di Pemilu 2014 dengan partai berbeda dari partai asal bisa tetap mendaftar walau belum resmi berhenti sebagai anggota dewan. Tapi surat keputusan pemberhentian harus sudah diterima pada masa perbaikan DCS (daftar caleg sementara).

“Jika tak ada perubahan lagi terkait jadwal, program, dan tahapan Pemilu 2014, perbaikan daftar calon dan syarat calon akan dilakukan pada 9-22 Mei 2013 seperti disebutkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2013,” tuturnya.

Selama masa pendaftaran pada 9-22 April 2013, mestinya surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dewan juga dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian. Jika surat tersebut belum dapat dilampirkan, dapat digantikan surat keterangan pimpinan dewan bahwa pemberhentian sedang diproses.

Terkait pemberitaan sebelumnya yang menyatakan tiga orang anggota dewan dari PBR dan PKPB positif mencaleg di Partai Hanura karena partai mereka tak lolos ke Pemilu 2014, Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Banjarmasin Riyadul Mutaqin membantah pernyataan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Banjarmasin Indra H Santang.

“Kita nggak tahu soal itu, karena berkas ketiganya sebagai caleg di Hanura tidak ada,” tegasnya.

Saat menyerahkan DCS ke KPU pada Selasa (16/4) sore, Partai Hanura baru menyampaikan sebagian berkas caleg dari 45 orang caleg yang diusung. Hal itu untuk mengikuti keputusan DPP Partai Hanura terkait penyerahan DCS secara serentak.

“Masalahnya bukan kami baru menyerahkan berkas sebagian, tapi memang tiga nama yang disebut itu berkasnya tidak ada di kami, boleh dicek,” katanya lagi.

Sementara itu, sejumlah anggota dewan yang memilih meninggalkan kursi empuknya di DPRD Kota Banjarmasin untuk Pemilu 2014 bakal menerima konsekuensi. Salah satunya kehilangan gaji selama sisa masa jabatan mereka yang baru akan berakhir pada September 2013.

Jika surat keputusan pemberhentian sebagai anggota dewan keluar bulan Mei 2013, maka ada 16 bulan sisa masa jabatan yang tak diselesaikan. Berdasarkan data Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, gaji seorang anggota dewan saat ini berkisar Rp 17,3 juta perbulan. Itu belum termasuk sejumlah tunjangan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan alat kelengkapan. Dikali 16 bulan, sedikitnya gaji yang ‘dikorbankan’ mencapai Rp 276,8 juta.

Masih ada lagi uang harian dari perjalanan dinas ke luar daerah yang nilainya juga cukup menggiurkan. Besaran uang harian yang berlaku saat ini bagi anggota dewan Rp 900 ribu perhari. Setiap perjalanan dinas ke luar daerah biasanya memakan waktu 3-5 hari, sehingga yang diterima berkisar Rp 2,7 juta-Rp 4,5 juta.

Dalam sebulan, frekuensi perjalanan dinas ke luar daerah  para anggota DPRD Kota Banjarmasin rata-rata 2-3 kali. Dalam 16 bulan masa jabatan yang tak diselesaikan, maksimal yang bisa diraup dari kunjungan kerja, studi banding, maupun workshop ke luar daerah ini sekitar Rp 216 juta.