Tunjangan Sertifikasi Guru 2013 Makin Kisruh

Terancam Hangus, Banyak Data Tidak Valid

BANJARMASIN – Pembayaran tunjangan sertifikasi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun 2013 diyakini bakal lebih kisruh dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya menyangkut beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu yang menjadi salah satu syarat pencairan tunjangan sertifikasi guru. Seperti dialami Murjani, guru bidang studi IPS di SMP Negeri 25 Banjarmasin. Ia kebingungan mencari tambahan jam mengajar karena disekolahnya jumlah guru IPS kelebihan.

Kelebihan guru ini sendiri ternyata imbas dari mutasi yang dialaminya dua tahun lalu. Menurutnya, sebelum ia dipindah ke SMPN 25, beban mengajar guru-guru IPS di sekolah itu memenuhi syarat minimal 24 jam. Setelah ia datang, jadi kurang. Sedangkan di SMPN 1 yang ditinggalkannya, malah kekurangan guru IPS dan ditutupi honorer.

“Di SMPN 25 selain mengajar IPS, saya juga mengajar Bahasa Indonesia untuk menambah jam mengajar. Tapi sekarang tidak boleh lagi mengajar bidang studi yang tidak sesuai latar belakang pendidikan. Akhirnya, data saya di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dinyatakan tidak valid dan tunjangan sertifikasi saya pada tahap pertama belum cair,” tuturnya dalam dialog soal masalah pembayaran tunjangan sertifikasi guru di kantor Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (30/4).

Dialog ini digelar karena Ombudsman menerima banyak pengaduan menyangkut keterlambatan dan kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi guru PNSD dari berbagai daerah di Kalsel. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalsel Ngadimun, Kepala Disdik Kota Banjarmasin Nor Ipansyah, akademisi Unlam, dan sejumlah perwakilan guru.

“Yang paling alot dan panjang diskusinya di Banjarmasin dan Kotabaru. Kami sudah klarifikasi ke Disdik, baik tertulis maupun langsung dengan pejabatnya, juga DPRD dan pemda, tapi belum juga ada penyelesaian,” ujar Norkhalis.

Dari masalah keterlambatan dan kekurangan pembayaran tunjangan  sertifikasi guru PNSD yang terjadi tahun 2012, isu melebar ke pencairan tunjangan sertifikasi guru PNSD tahun 2013 yang tidak serentak karena banyak data guru tidak valid.

Sistem Dapodik  yang diterapkan mulai tahun 2013 untuk penyaluran segala bentuk bantuan dan tunjangan, termasuk tunjangan sertifikasi guru PNSD,  di lapangan banyak masalah.  Sistem informasi online ini dikembangkan agar data seluruh sekolah akurat dan tidak dimanipulasi, salah satunya menyangkut beban mengajar guru minimal 24 jam tatap muka perminggu. Dapodik dikhususkan bagi SD dan SMP, sedangkan SMA menggunakan Paket Aplikasi Sekolah (PAS).

Di Banjarmasin, data ratusan guru dinyatakan tidak valid akibat kesalahan data yang di-input ke Dapodik. Akibatnya, baru sebagian guru yang tunjangan sertifikasinya bisa dicairkan pada tahap pertama bulan April ini. Pemerintah pusat memberikan waktu hingga 14 Mei 2013 untuk perbaikan data. Namun, perbaikan data ini ternyata tidak mudah.

M Syukri misalnya, guru Olahraga di SDN Telaga Biru 4, datanya dinyatakan tidak valid karena kesalahan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Meski sudah beberapa kali diperbaiki, tetap saja tidak valid.

“Akibatnya fatal, saya agak stres, blak-blakan saja. Sejak 2008 lancar, setelah ada Dapodik yang membuat tersendat. Penghasilan yang diharapkan ya dari tunjangan itu,” keluhnya.

Kalau sampai tanggal 14 Mei 2013 perbaikan data tidak dilakukan, maka tunjangan sertifikasi guru bersangkutan akan hangus.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Ngadimun yang hadir dalam dialog kemarin mengatakan, ia sudah memprediksi penyaluran tunjangan sertifikasi guru PNSD tahun ini makin banyak masalah.

“Yang dulu ditangani provinsi saja masih bisa kecolongan, apalagi kalau pemerintah pusat yang mengurusi guru di semua daerah,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengumpulkan seluruh kepala Disdik kota dan kabupaten untuk membahas berbagai masalah dalam pembayaran tunjangan sertifikasi tahun ini.

“Walaupun provinsi sudah tidak dilibatkan, tapi setidaknya jangan sampai kami diam saja,” imbuhnya.

Soal batas waktu perbaikan data guru yang sudah mepet dan bisa berakibat ratusan bahkan mungkin ribuan guru kehilangan haknya, menurutnya masih ada celah untuk mendapat kelonggaran.

“Prinsip saya sih selama aturannya dibuat oleh manusia, masih bisa diubah,” selorohnya. (naz)

Sertifikasi Kebijakan Setengah Hati

Akademisi Unlam M Effendi menilai pemerintah setengah hati memberikan tunjangan sertifikasi guru. Tujuannya mengambang, apakah untuk meningkatkan kesejahteraan atau kinerja tidak tegas. Kalau untuk meningkatkan kinerja, mestinya ada evaluasi terkait dampak pemberian tunjangan sertifikasi terhadap kualitas guru, tapi nyatanya evaluasi itu tidak pernah dilakukan.

“Karena ngambang, jadi masalah. Bagaimana mau meningkatkan kinerja, sedangkan sistem tidak jalan? Harus disiapkan evaluasi kinerja itu. Yang tidak kalah penting, evaluasi jangan bersifat normatif, misalnya kehadiran. Bisa saja dia ke sekolah setiap hari, tapi tidak mengajar. Harusnya lebih ke fungsional, seperti bagaimana kinerja guru saat mengajar di kelas,” paparnya.

Ia mengatakan, tidak jelasnya tujuan pemberian tunjangan sertifikasi guru juga menjadi biang kerok kekurangan alokasi anggaran yang terjadi setiap tahun. Menurutnya, kalau tunjangan sertifikasi guru bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan, anggarannya akan masuk di belanja rutin dan tidak akan terjadi kekurangan pembayaran seperti sekarang. Tapi pemerintah memasukan anggaran tunjangan sertifikasi guru di belanja pembangunan, sehingga harus berbagi dengan program-program lainnya. 

Akademisi Unlam lainnya, Samanhudi Muharram, menambahkan bahwa masalah tunjangan sertifikasi guru harus dijadikan agenda untuk membuat gerakan massa.  Ia berpendapat kisruh tunjangan sertifikasi guru yang berulang dari tahun ke tahun menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

“Pemerintah tidak sanggup, karena ternyata pemberian tunjangan sertifikasi guru membebani APBN,” tegasnya.

Kelebihan Guru, Disdik Bingung Redistribusi

Dari 2.969 orang guru di Banjarmasin yang diusulkan untuk mendapat tunjangan sertifikasi tahun 2013, baru 1.336 orang guru yang tunjangannya dicairkan pada tahap satu pertengahan April tadi. Sebagian sisanya masih diproses, sebagian lagi dalam perbaikan data.

Di antara masalah krusial yang menyebabkan data guru tidak valid ini terkait beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu. Berbagai upaya dilakukan sekolah dan guru untuk memenuhi syarat itu. Ada sekolah yang menambah jam mata pelajaran, menambah ruang kelas, sampai memberi tambahan tugas kepada guru, misalnya sebagai kepala lab. Tak sedikit pula guru yang pontang-panting mencari tambahan jam mengajar dengan menyambi di sekolah lain.

Di mata akademisi Unlam M Effendi, pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu itu tidak boleh dibebankan kepada guru. Pasalnya, sertifikasi merupakan kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Tanggung jawab Dinas Pendidikan yang mengatur, anak buah jangan dilepas,” tukasnya.

Ia mengatakan, Disdik mesti melakukan redistribusi guru. Disdik juga perlu membuat matriks yang jelas kemana guru-guru yang kekurangan jam mengajar akan ditempatkan.

“Jangan guru yang dibebani hal teknis seperti itu. Itu tugas dinas mengayomi guru,” katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Disdik Kota Banjarmasin Nor Ipansyah mengatakan angkat tangan jika redistribusi guru diserahkan sepenuhnya kepada pihaknya. Karena jumlahnya ribuan, ia merasa Disdik tak sanggup mengatur kepindahan semua guru.

“Saya juga ikut kena imbas. Istri saya guru IPA yang termasuk datanya tidak valid. Di Banjarmasin, semua sekolah kelebihan guru IPA. IPS, Matematika, PKN, dan Bahasa Indonesia juga. Yang agak kurang hanya Olahraga, Kesenian, dan BP (Bimbingan Penyuluhan). Kalau dinas harus mengatur, kemana pindahnya?" tuturnya.

Kecuali, ia melanjutkan, guru-guru di jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini SMP dan SMA, mau ditempatkan di SD. Berdasarkan pendataan Desember 2012, SD di Banjarmasin kekurangan 491 orang guru kelas.